Pemerintah Cari Investor Proyek Jalan Rp 57,18 T, Minat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencari investor untuk 5 proyek di bidang infrastruktur jalan. Total nilai proyek yang ditawarkan digarap melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini Rp 57,18 triliun.

Dari 5 proyek tersebut, 3 di antaranya adalah pembangunan jalan tol. Rincinya yakni Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci 40 km dengan nilai investasi Rp 26,15 triliun, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg 38,6 km dengan investasi Rp 18,51 triliun, dan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung 31,12 km dengan nilai investasi Rp 8,95 triliun.

Adapun proyek lainnya adalah Sistem Transaksi Tol Non-tunai Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) 1.713 km dengan nilai investasi Rp 2,92 triliun. Terakhir yakni Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau 43 km, dengan biaya investasi Rp 654,8 miliar.

Pencarian investor ini ditandai penjajakan minat pasar atau market sounding yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR pada Rabu (11/3/20). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti, menjelaskan ajang ini sangat penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur di bidang jalan dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa.

Market sounding merupakan forum yang diinisiasi pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada pasar atau calon investor.

"Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency," kata Anita, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/3/20).

Menurut Anita, pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan nasional memiliki peran penting sebagai 'backbone' dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Untuk itu, penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

"Melalui skema KPBU, diharapkan muncul daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," tutur Anita.

[Gambas:Video CNBC]

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi berbagai terobosan bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

"Kementerian PUPR telah menjalankan apa yang menjadi arahan Presiden untuk percepatan proyek -proyek strategis infrastruktur. Saya kira melalui kegiatan ini Kementerian PUPR sudah terbuka, profesional, dan hasil kerjanya cepat," kata Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, utamanya atas dampak penyebaran virus corona terhadap stabilitas ekonomi, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.

"Pesan saya, siapa pun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya. Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi Pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut," ujar Bahlil.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heriepoerwanto, menambahkan skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) serta mengandung dukungan pendanaan dari Pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF).

"Selama ini untuk tender-tender proyek KPBU Kementerian PUPR tidak pernah gagal, ini trend yang bagus artinya ada market confident," tutur Eko Djoeli. (wed/wed)

Let's block ads! (Why?)