Potensi Ekonomi Digital RI Rp 1800 T, Tapi Ini Tantangannya..

Makassar, CNBC Indonesia - Potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan bisa mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.806,87 triliun.

Melihat potensi tersebut, maka Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pembayaran elektronik berbasis barcode atau Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS) di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pasalnya, sebagian besar masyarakat di kawasan timur belum mengenal transaksi menggunakan metode digital masih terbilang cukup rendah. Padahal populasi minenial di wilayah KTI cukup potensial.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Bambang Kusmiarso mengatakan populasi milenial di wilayah KTI diperkirakan dapat mencapai 20,2 juta atau 7,4% dari populasi penduduk Indonesia pada 2020.

[Gambas:Video CNBC]

"Hasil survei konsumen BI bahwa generasi milenial memiliki optimistis yang lebih tinggi terhadap perekonomian, tercermin dari tingginya IKK [indeks keyakinan konsumen] kelompok umur 20-30 tahun pada 2019," kata Bambang dalam acara Kawasan Timur Indonesia Digital Festival 2020 di Makassar, Sabtu malam (11/1/2020).

Potensi lainnya, untuk bisa mengembangkan transaksi digital di KTI, lanjut Bambang karena kini sudah beroperasinya proyek Palapa Ring, yang dapat meningkatkan tingkat penetrasi ponsel dan internet.

Tantang Hadapi Ekonomi Digital di KTI

Kendati demikian, Bambang mengatakan tantangan utama di KTI dalam perkembangan ekonomi dan keuangan digital yakni kurangnya digital literacy terhadap masyarakat.

"Preferensi masyarakat dan indeks literasi keuangan di wilayah KTI cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Itu yang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam menghadapi era digital," ucap Bambang.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Ricky Satria juga mengamini yang dikatakan Bambang.

Menurut Ricky, kendala transaksi non tunai belum marak di KTI. Hal itu disebakna karena, kurangnya edukasi masyarakat tentang sistem perbankan maupun mekanisme transaksi lain yang menggunakan metode digital.

"Yang ngelakuin campaign kan baru BI. Teman-teman industri lagi godok ini campaign. Jadi memang masih tahap awal," kata Ricky.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan edukasi dengan mengadakan road show ke masyarakat hingga sekolah dan universitas.

Hambatan lainnya, karena kurang kuatnya jaringan telekomunikasi yang merupakan kunci dalam bertransaksi menggunakan QR Code.

"Ada daerah tertentu yang terpencil itu masalahnya sinyal. Tapi kita nggak mau nunggu sinyal siap terus baru jalan. Mudah-mudahan sambil jalan ini bisa diatasi," harapnya.

Untuk mengatasi masalah jaringan, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaran Sistem Pembayaran (DPSP) Pungki Wibowo mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Soal jaringan BI bekerjasama dengan Kemkominfo untuk supaya kita bisa masuk ke daerah-daerah," ucapnya.

(gus/gus)

Let's block ads! (Why?)