Sengit! Istana Vs Anies Ribut Underpass Kemayoran Banjir

Jakarta, CNBC Indonesia - Istana Kepresidenan angkat bicara perihal pernyataan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menyebut bahwa penanganan underpass Kemayoran yang terendam banjir menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengimbau kepada jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak lagi berpolemik dalam upaya mengatasi banjir yang menggenangi Ibu Kota.

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir," kata Heru, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Senin (27/1/2020).

Sengit! Istana Vs Anies Ribut Underpass Kemayoran Banjir

Foto: Anak-anak Berenang di Banjir Underpass Kemayoran. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Akhir pekan lalu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi dengan lantang menyebut bahwa persoalan banjir di area Kemayoran berada di bawah kewenangan Kementerian Sekreriat Negara.

Heru memandang, upaya mengatasi banjir Ibu Kota perlu sinergitas ketimbang harus berpolemik di depan media. Istana Kepresidenan pun meminta pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

"Saya rasa mari kita sama-sama berdikskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," katanya.

Istana Kepresidenan bahkan meminta agar semua pihak untuk berhenti berbicara kepada media terkait masalah banjir underpass Kemayoran. Menurutnya, hal itu cukup dibahas di internal pemerintahan.

"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat, atau yagn menjadi kewenangan Pemda DKI," jelas Heru.

Heru pun angkat bicara perihal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menyebutkan bahwa wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, yang dalam hal ini Sekretariat Negara.

Padahal menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu," tegasnya.

"Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tegas Heru.

[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)