Jokowi Desak Rapid Test Covid-19 A La Korsel, Efektif?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk segera melakukan rapid test dengan cakupan yang lebih besar sebagai langkah mendeteksi dini pasien yang kemungkinan terpapar Covid-19. Hal ini sukses diterapkan di Korea Selatan (Korsel).

Hal tersebut ditegaskan Jokowi kala memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan laporan tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Segera lakukan rapid tes. Tes cepat dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, kemungkinan awal seorang terpapar Covid-19 bisa kita lakukan," tegas Jokowi, Kamis (19/3/2002).

Jokowi meminta agar pemeriksaan tersebut bisa diperbanyak di sejumlah tempat untuk melakukan tes yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali lembaga riset maupun perguruan tinggi.

Saya minta rapid test terus diperbanyak dan juga diperbanyak di tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit baik pemerintah, milik BUMN, pemerintah daerah, rumah sakit milik TNI, Polri, dan swasta yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar jajarannya segera menyiapkan protokol kesehatan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Apalagi, pemeriksaan dalam jumlah besar akan segera dilakukan.

"Ini penting sekali. Terkait dengan hasil rapid test ini apakah karantina mandiri, self isolation, ataupun memerlukan layanan rumah sakit. Protokol kesehatan lebih jelas," kata Jokowi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengonfirmasi alat rapid test virus corona asal China sudah mulai masuk via PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Demikian disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

"Masuknya bertahap hampir tiap hari ini masuk terus alat rapid test. Hari ini mulai masuk. Penyalurannya akan dikirimkan ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk pemerintah. Tapi mekanismenya B2B antar rumah sakit," kata Arya.

Kendati demikian, Ia tidak menjelaskan detail jumlah alat rapid test yang diterima tiap rumah sakit. Sebab, Kementerian BUMN masih menunggu jumlah alat itu mencapai 500 ribu unit.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo memberikan penjelasan terkait arahan Presiden Joko Widodo agar segera melakukan rapid test untuk mendeteksi virus corona. Menurut dia, alat itu belum tersedia di Indonesia.

"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara. Sebagaimana pengalaman yang sudah dilakukan sejumlah negara baik itu China kemudian juga Korea Selatan juga Jepang," ujar Doni.

Oleh karena itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menyebut akan meminta izin kepada sejumlah instansi untuk mempermudah akses masuk alat rapid test. Instansi-instansi yang dimaksud antara lain Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal itu, menurut Doni, sejalan dengan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (hps)

Let's block ads! (Why?)