Ahok dan 3 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Anda Pilih Siapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan empat nama calon yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Badan Otorita ini memang dibentuk khusus untuk Pemindahan Ibu Kota. Salah satunya ada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Untuk Otorita Ibu Kota Negara ini memang kita akan segera tanda-tangan Perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan, akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana, kemarin Senin (2/4/2020).

"Kandidatnya ada. Pertama Pak Bambang Brodjonegoro, Pak Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], ketiga Pak Tumiyono, dan empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi menambahkan.

Bambang Brodjonegoro merupakan mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
 Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan Mantan Gubernur DKI yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ahok dan 3 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Anda Pilih Siapa?

Foto: Infografis/Akankah Ahok pimpin Ibu kota baru RI?/Aristya Rahadian Krisabella

Adapun, Tumiyono merupakan Direktur Utama Wijaya Karya (Persero) dan Abdullah Azwar Anas merupakan Bupati Banyuwangi.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan IKN tidak akan dipimpin seorang gubernur. Hal itu dikatakan Luhut di sela acara Rakornas & Dialog Nasional dengan tema 'Merajut Konektivitas Ibukota Negara' di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Badan otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia," katanya.

Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut bilang penunjukannya segera dilakukan.

"Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan," imbuhnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat menjelaskan Jokowi menekankan untuk tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, tetapi harus terjadi sebuah transformasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri. Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi. Terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga. "Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada badan otorita," jelas Suharso.

[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)