Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi di pemerintahan negara pada hari Rabu (15/1/2020). Setelah menyampaikan keinginannya itu dalam pidato tahunannya kepada anggota parlemen, Perdana Menteri Dmitry Medvedev dan kabinetnya kemudian mengumumkan pengunduran diri.
"Bagi saya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan pada tahap kerja sama kita ini, saya ingin mengungkapkan kepuasan dengan hasil yang telah dicapai," kata Putin setelah Medvedev dan kabinetnya mengundurkan diri, sebagaimana dilaporkan media negara Tass.
Setelahnya, Putin menunjuk Mikhail Mishustin, Kepala Layanan Pajak Federal Rusia, sebagai Perdana Menteri Rusia yang baru.
Banyak pihak menyebut langkah Putin akan memberinya kesempatan untuk memperpanjang masa jabatannya di pemerintahan setelah selesai menjabat sebagai presiden pada 2024 mendatang.
 Foto: Perdana Menteri Dmitry Medvedev (Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS) |
Putin sebelumnya menjadi perdana menteri dari 1999 sampai 2000, presiden dari 2000 sampai 2008, dan menjadi perdana menteri lagi dari 2008 sampai 2012.
Apalagi, perubahan konstitusional yang disarankan Putin ini akan mengurangi kekuasaan kepresidenan dan memperkuat kekuasaan perdana menteri.
Para kritikus menyebut Putin, yang tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden di 2024, mengincar posisi perdana menteri setelah habis masa jabatannya. Ia juga kemungkinan mengincar peran baru sebagai kepala Dewan Negara atau juru bicara parlemen yang sangat berkuasa.
Di bawah konstitusi saat ini, seseorang tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden Rusia apabila telah menjabat dua periode berturut-turut, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Mengutip Biography.com, pria berusia 67 tahun itu pertama kali ditunjuk sebagai perdana menteri pada tahun 1999 oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin. Pada Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri, dan menunjuk Putin sebagai presiden.
Kemudian dalam pemilu 2004, Putin memenangkan jabatan presiden. Namun, Putin yang tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2008 karena ada batasan masa jabatan konstitusional, diangkat sebagai perdana menteri oleh presiden selanjutnya, Dmitry Medvedev.
Pada tahun yang sama, masa jabatan presiden di Rusia diperpanjang dari 4 tahun menjadi enam tahun.
Setelahnya, Putin terpilih kembali sebagai presiden pada Maret 2012. Pada 2018, ia kembali mencalonkan diri sebagai kandidat independen dan memenangkan masa jabatan keempat, yang akan berakhir di 2024.
Menanggapi ini, politisi oposisi Leonid Volkov mengatakan tampaknya Putin memang sedang berusaha mempertahankan posisinya di pemerintahan.
"Jelas bagi semua orang bahwa semuanya berjalan secara eksklusif menuju pengaturan Putin untuk memerintah seumur hidup," tulisnya di media sosial.
Dmitry Gudkov, politisi oposisi lainnya, juga setuju dengan Volkov. Ia mengatakan Putin tampaknya telah memutuskan untuk mengatur kembali segala sesuatu di sekitarnya saat ini dan enggan menunggu hingga mendekati tahun 2024.
"Kudeta konstitusional seperti ini terjadi dan sepenuhnya legal," tulis Gudkov.
(tas/tas)https://ift.tt/35YxTY7
January 16, 2020 at 05:32PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rombak Konstitusi, Trik Putin Incar Kursi PM Setelah 2024?"
Post a Comment