Kemenkeu Dalam Kondisi 'Alert' Waspadai Global

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi global yang tengah kondusif tak membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lengah. Terutama dalam mencari sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengemukakan, posisi pemerintah saat ini masih dalam status waspada.

"Kami tetap dalam alert mode. Kami waspada, tetap mencemati perkembangannya seperti apa," kata Luky, Jumat (1/2/2019).

Harga obligasi rupiah pemerintah pada awal perdagangan hari ini memang meroket cukup kuat merespons kondisi perekonomian global yang kondusif.

Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield).

Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.

SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.

Namun, Luky menegaskan bahwa kondisi ini sama sekali tak membuat pemerintah tidak mawas diri. Berbagai skenario pun dipersiapkan, untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global.

"Fed memang sangat dovish untuk saat ini. Tapi faktornya bukan hanya dari Fed. Kita belum tau kelanjutan dari trade war China. Kita juga belum tau kelanjutan Brexit," kata Luky.

"Sekarang lagi bagus, tapi kita tak bisa yakin kondisinya bagus terus. Kita akan persiapkan berbagai macam risiko," tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah siap melakukan strategi frontloading dalam proses 'pencarian utang' di 2019. Sebanyak 50-60% penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan di Semester I-2019.

Rencana pembiayaan ini dikutip dari Data yang dipublikasikan Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia (BI), Senin (28/1/2019). Penerbitan SBN (neto) di 2019 direncanakan sebesar Rp 388,96 triliun.

Adapun komposisinya terdiri dari 83-86% penerbitan SBN dari dalam negeri. Dari komposisi penerbitan tersebut 74-76% dilakukan melalui lelang dan 10% dilakukan melalui non lelang alias 'private placement'.

(dru)

Let's block ads! (Why?)