Di Tengah Covid-19, Fadjroel Sampai Ngabalin Bikin Bingung

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam dua hari berturut-turut, komunikasi yang dibangun para pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan dalam menghadapi pandemi Covid-19 memancing kebingungan masyarakat.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, setidaknya ada dua kali miskomunikasi antara sejumlah pejabat di 'Ring 1'. Bahkan, pernyataan yang sempat disampaikan harus diralat oleh pejabat lainnya.

Berikut silang pendapat antara pejabat Istana Kepresidenan sejak tanggal 2 April 2020 hingga 3 April 2020 :

Fadjroel Rachman & Pratikno

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis (2/4/2020) sempat meralat pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman terkait dengan keputusan pemerintah tidak melarang para pemudik.

Awalnya, Fadjroel menerbitkan siaran pers berjudul "Mudik Boleh, Tetapi Berstatus Orang Dalam Pemantauan". Dalam siaran pers tersebut, Fadjroel menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang mudik lebaran.

Namun, dalam siaran pes itu Fadjroel menggarisbawahi bahwa masyarakat yang mudik akan ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kebijakan ini sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Jokowi, sambung Fadjroel telah mengingatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik sesuai dengan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Meski demikian, selang beberapa jam, siaran pers tersebut dikoreksi oleh Mensesneg Pratikno. Koreksi tersebut disampaikan Pratikno melalui sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan dan sejumlah menteri dan pejabat Istana, termasuk Fadjroel.

Mulanya, Pratikno mengirimkan tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa masyarakat diperbolehkan mudik selama menjalani masa karantina selama 14 hari saat tiba di kampung halaman.

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno merevisi pernyataan Fadjroel.

Pratikno bahkan mengizinkan para wartawan yang berada di grup tersebut untuk mengutip pernyatannya.

Tak lama setelah pesan Pratikno menyebar, Fadjroel lantas memperharaui siaran persnya. Judul siaran persnya menjadi "Pemerintah Imbau Tidak Mudik Lebaran, Bansos Dipersiapkan Hadapi Covid-19".

Ali Mochtar Ngabalin dan Juri Ardiantoro

Satu hari berselang setelah Fadjroel dan Pratikno, peristiwa serupa kembali terulang. Kali ini, silang pendapat melibatkan dua pejabat struktural Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Pernyataan yang sempat disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin diralat oleh Pelaksana Tugas Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro.

KSP memastikan seluruh personel dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19. Kepastian itu diperoleh setelah KSP melakukan cek terhadap staf di lima kedeputian yang ada.

"Jadi hingga Jumat sore ini tidak ada staf KSP yang positif Covid-19. Alhamdulillah semuanya sehat wal afiat," ujar Juri melalui keterangan resmi.

Pernyataan yang disampaikan Juri secara langsung membantah pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut bahwa ada satu orang staf KSP yang teridentifikasi positif Covid-19.

Juri mengemukakan staf KSP memang sering berhubungan dengan sejumlah orang dari berbagai lembaga, termasuk melakukan sejumlah kontak dengan orang yang di kemudian hari terpapar Covid-19.

Perlakuan terhadap staf KSP yang sering melakukan kontak dengan sejumlah pihak adalah dengan melakukan rapid test terhadap mereka. Dari hasil rapid test tersebut, beberapa orang dinyatakan positif. Terhadap mereka kemudian dilakukan tes lanjutan berupa tes PCR di salah satu laboratorium.

"Kami lakukan tes dan hasilnya semuanya negatif hingga Jumat sore ini. Ini wabah yang masih menyebar yang jelas kami akan terus memantau kesehatan para staf," kata Juri.

Menurut Juri, adanya pemberitaan yang menyatakan satu staf KSP dinyatakan positif Covid-19 adalah berita yang perlu diluruskan. KSP melakukan langkah antisipatif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Langkah antisipatif lain juga dilakukan KSP dengan melakukan kebijakan pembatasan staf yang masuk kantor. Gedung Bina Graha tempat para staf KSP berkantor juga tidak dikosongkan.

"Yang kita lakukan adalah sesuai perintah Kepala Staf untuk melakukan pekerjaan dari rumah dan staf bergiliran masuk kantor. Hari ini saya ada di kantor, jadi Bina Graha tidak dikosongkan," ujar Juri.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sambung Juri, pada Jumat sore ini baru saja meninggalkan Gedung Bina Graha selepas pukul 17.00 WIB. Pernyataan itu juga berbeda yang disebutkan Ngabalin, bahwa hampir seluruh staf KSP bekerja dari rumah.

KSP meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus Corona dengan mematuhi anjuran dari pemerintah seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melakukan pembatasan fisik atau physical distancing dan tidak panik.

"Para tenaga medis sudah bekerja sangat keras untuk menanggulangi virus ini. Sepatutnya kita meringankan beban mereka dengan memenuhi anjuran yang sudah disampaikan," pungkas Juri.

[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)