Sikap Jokowi, Luhut Hingga Prabowo Soal Klaim China di Natuna

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Indonesia dan China baru-baru ini memanas lantaran pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal Negeri Tirai Bambu di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Semua itu berawal pada akhir 2019, di mana Pemerintah RI menyatakan protes kepada Pemerintah China pada Senin (30/12/2019) dan Kamis (2/1/2020) karena pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan klaim historis China atas ZEE dengan alasan nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982, lembaga yang menetapkan batas ZEE.
Argumen itu telah dibahas dan dimentahkan oleh keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah "relevant waters" yang diklaim oleh China karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Belum tuntas permasalahan tersebut, memasuki tahun 2020, pelanggaran tetap dilakukan oleh China. Terbaru, Komando Armada I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaporkan kehadiran Coast Guard China di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kamis (2/1/2020). Coast Guard China mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu yang sedang melakukan aktivitas perikanan.

Atas kejadian ini membuat sejumlah pejabat dalam negeri angkat bicara. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan jika China adalah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan.

"Menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan," tulis Kemenlu.

Selanjutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga angkat bicara dan mengatakan bahwa China tetaplah negara sahabat. Hal ini disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20) petang.

Prabowo menuturkan pertemuannya kali ini dengan Luhut dilakukan dalam rangka koordinasi. Salah satunya memang dibahas mengenai konflik dengan China di Natuna.

Senada dengan sahabatnya itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).

Keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa perintah Presiden Jokowi sangat tegas dalam memperkuat coast guard.

"Ya kalau kita nggak hadir kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup. Nah presiden sudah perintahkan tadi untuk membangun lebih banyak lagi kapal kapal kita, coast guard kita untuk melakukan patroli," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyebut kedaulatan wilayah Indonesia tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, kekuatan militer tengah dikerahkan ke Natuna.

"Ya pada dasarnya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," katanya mengutip detik.

Karena itu, pengerahan armada militer ke Natuna adalah langkah yang tepat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, keberadaan armada militer sekaligus untuk mendampingi kapal nelayan milik Indonesia di Natuna.

Terakhir adalah Presiden Joko Widodo yang juga turut berkomentar. Istana pun memastikan Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.

"Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan seperti dilansir dari detik.com Sabtu (4/1/2020).

Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna. "Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia', tegas Presiden Jokowi," kata Fadjroel mengutip Jokowi.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)