Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa pemerintahan Iran harus meningkatkan kekuatan militernya guna mengantisipasi perang.
Dalam pertemuan dengan para komandan tertinggi Angkatan Udara Iran, pada Sabtu (8/2/2020), Ayatollah juga menolak sanksi AS terhadap Iran dan menyebutnya sebagai "tindakan kriminal".
"Kita harus kuat untuk mencegah perang [negara lain] melawan negeri ini. Menjadi lemah akan mendorong musuh kita untuk menyerang Iran," tegas Ayatollah, mengutip pernyataan resmi kantor berita IRNA, dikutip Reuters, Minggu (9/2/2020).
Negara Republik Islam itu telah berjanji untuk meningkatkan kekuatan militernya meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat untuk membatasi kemampuan militer Iran, termasuk program rudal balistiknya.
Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat sejak 2018 ketika Presiden AS Donald Trump menarik diri dari pakta perjanjian penghentian program nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah negara kekuatan dunia di mana Teheran menerima pembatasan untuk program nuklirnya dengan imbalan AS mencabut sanksi ekonomi.
Tapi pada Mei 2019, Reuters memberitakan Iran berhenti menjalankan sebagian persyaratan dalam pakta 2015, sebagai bentuk protes atas tekanan AS yang menarik diri dari perjanjian itu pada Mei 2018 dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi. Sanksi yang dimaksud adalah embargo pembelian minyak dari Iran.
"Sejak revolusi, tujuan mereka adalah menghentikan kami dari memiliki militer yang kuat dan angkatan udara yang kuat, tetapi lihat kami sekarang. Kami bahkan [mampu] membangun pesawat. Kami telah mengubah tekanan, menjadi peluang, "kata Ayatollah, dikutip dari kanal TV pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Iran juga menandai peringatan 41 tahun revolusi Islam, yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung AS pada 1979.
Pemerintahan Trump telah menerapkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran yakni menghentikan semua pembelian minyak dari Iran, dan menyatakan AS berupaya memaksa Iran bernegosiasi guna mencapai kesepakatan yang lebih luas, terutama soal nuklir.
Ayatollah, yang menolak sanksi AS dan menyebutnya sebagai "tindakan kriminal", melarang para pejabat Iran memulai pembicaraan kecuali AS kembali ke kesepakatan awal dan mencabut semua sanksi ekonomi. Dia mengatakan Iran harus menjauhkan ekonominya dari ketergantungan pada ekspor minyak.
Ketegangan Iran dan AS memanas pada awal Januari lalu ketika jenderal Teheran yang paling terkenal, Qassem Soleimani, terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak (drone) AS saat konvoi di Baghdad. Teheran merespons serangan drone tersebut meluncurkan serangan rudal terhadap militer AS di Irak.
Stasiun televisi Iran mengatakan 80 "teroris AS" telah terbunuh. Selain itu, helikopter AS dan peralatan militer juga diklaim rusak, tanpa memberikan bukti. Namun Washington membantah bahwa ada korban jiwa dalam serangan tersebut.
Di Indonesia, pemerintah Iran juga menyatakan tekanan yang diberikan negara-negara Barat pada ekonominya merupakan tindakan terorisme dalam perekonomian.
 Foto: Duta besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad (CNBC Indonesia/Rehia Sebayang) |
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad menegaskan beberapa negara bahkan menjadikan pemberian tekanan terhadap Iran tersebut adalah sebagai bagian dari politik luar negeri mereka.
"Jadi, pemberian tekanan kepada Iran adalah bagian dari politik luar negeri beberapa negara dan mereka sudah mengumumkan ini secara terbuka bahwa mereka jadikan salah satu agenda kebijakan luar negerinya tekanan kepada Iran." kata Azad di kediamannya di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
"Pertama mereka ingin menekan Iran di bidang bahan bakar. Setelah itu ketika tidak berhasil, mereka berpindah ingin membuat ekspor minyak Iran mencapai angka nol. Ini mungkin bisa disebut teroris perekonomian."
(tas/tas)https://ift.tt/37gx4ut
February 09, 2020 at 04:16PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kian Panas! Sanksi Trump Picu Iran Perkuat Armada Militer"
Post a Comment