Aksi Tito-Sri Mulyani-Perry Warjiyo Cegah Kebocoran Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Transfer Daerah dan Dana Desa pada APBN 2020 mencapai Rp 856,9 triliun. Hampir separuh dari keuangan negara memang mengucur ke daerah.

Untuk itu, pemerintah pun merapatkan barisan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Bank Indonesia (BI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP).

Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital agar mempercepat integrasi ekonomi digital dan meminimalisir kebocoran anggaran.

"Hampir separuh dari keuangan negara, lari ke daerah. Ini harus diawasi dan tepat sasaran agar dana yang ditransfer ini efektif dan efisien agar tidak terjadi kebocoran," kata Mendagri Tito Karnavian seperti dikutip Jumat (14/2/2020).

Aksi Tito-Sri Mulyani-Perry Warjiyo Cegah Kebocoran Anggaran

Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Perjanjian Kerja Sama Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Di samping itu, daerah juga mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak, Retribusi dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan bisa maksimal. Kita harapkan kebocoran ini bisa diminimalisir," terangnya.

Dengan adanya sistem digitalisasi ini, Tito mengatakan transaksi bisa ditrace by wire, by banking system. Ini bagian penting dari gerakan anti korupsi.

"Kita membuat sistem yang membuat kesempatan korupsi kepada pemegang anggarannya menjadi kecil tanpa mengecilkan arti penindakan hukum yang dilakukan KPK, Kepolisian," jelasnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa dana ini tujuan akhirnya untuk pelayanan masyarakat. Pemerintah tidak boleh kerja rutin dan monoton untuk meningkatkan efektifitas.

Apalagi menyangkut uang negara, harus delivered tidak sekedar sent. Nota kesepahaman ini awal perbaikan proses tata kelola, akuntabilitas dan efektifitas.

"ETP juga diharapkan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital pada tingkat nasional dan daerah mencakup transaksi Government to Government seperti Pusat ke Daerah bahkan sampai ke desa. Government to Business yaitu antara Pemda dengan pihak ketiga saat mereka membelanjakan barang, atau barang modal dan Government to Citizen seperti kami ke PKH (Program Keluarga Harapan) langsung ke account keluarganya. Feedback loop atau perputaran keuangan negara ini diharapkan betul-betul bisa menggerakkan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung sinergi ini dengan implementasi elektronifikasi dari sisi pembayaran dengan QRIS (Quick Response (QR Code) Indonesian Standard) maupun jaringan infrastruktur pembayaran lainnya agar mempercepat transaksi penerimaan daerah.

BI juga mendukung pemanfaatan data untuk analisis ekonomi keuangan daerah untuk masukan Pemda dan Nasional agar terarah mendukung pengembangan ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartato berharap ETP bisa mempercepat frontloading (strategi pembiayaan awal tahun yang banyak) tidak hanya sent dan delivered, juga disbursed (pencairan) agar mengangkat daya beli masyarakat untuk ketahanan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNBC]

(dru)

Let's block ads! (Why?)