Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Menteri ESDM: Tak Sepenuhnya Benar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah apabila Kementerian ESDM bakal mencabut subsidi LPG 3 Kg. Hal itu diutarakan Arifin saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Millennial Summit di The Tribrata, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Itu tidak sepenuhnya benar," ujarnya.

Menurut Arifin, rencana kebijakan pemerintah terkait subsidi LPG 3 Kg masih dalam pembicaraan dengan kementerian/lembaga terkait maupun pengusaha-pengusaha yang perlu mendapatkan sumber energi tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan tantangan perihal pengelolaan LPG 3 Kg di 2020. Utamanya yang berkaitan dengan subsidi.

"Secara prinsip sektor terkait setuju LPG 3 kilogram secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Ini persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini pertengahan tahun bisa diterapkan," kata Djoko di kantornya, Selasa (14/01/2020).

"Kita sudah punya data, mau pakai kriteria miskin yang mana nih. Kita juga punya data konversi sejak awal lalu kita bandingkan, apakah mereka masih berhak," lanjutnya.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan harga LPG 3 Kg nanti akan sama dengan harga LPG 12 Kg dibagi tiga atau empat. "Nanti kita lihat," katanya.

Hitungannya, jika harga tabung LPG 12 Kg mencapai Rp 139 ribu, maka per kilogram gas mencapai Rp 11.583. Dengan angka tersebut, harga tabung LPG 3 Kg bisa mencapai Rp 35 ribu. Ini naik signifikan ketimbang harga saat ini yang berkisar antara Rp 18.000 sampai Rp 21.000.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat memaparkan saat ini LPG 3 Kg yang disalurkan ke masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun.

"Ke depan subsidi tidak pada komoditasnya tapi lebih pada penerima yang berhak," ujarnya.

Pengaturan subsidi ini akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mereka akan memberikan rumusan kebijakan dan teknis yang akan digunakan sehingga tepat sasaran.

"Mudah-mudahan bisa diterapkan awal semester II 2020. Pendistribusian tepat sasaran langsung pada penerima yang berhak langsung sehingga saving makin besar," kata Hidayat.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/dob)

Let's block ads! (Why?)