Kartu Prakerja 'Diincar' KPPU, Siap Tanggung Jawab?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan pihaknya siap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mulai menyelidiki polemik pelaksanaan program Kartu Prakerja dari sisi persaingan usaha.

"Saat ini manajemen belum menerima surat atau undangan dari KPPU. Tapi, kami siap untuk menjelaskan kembali tentang program kartu prakerja secara komprehensif dan transparan," jelas Panji kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/4/2020).

Lebih lanjut, Panji mengatakan pihaknya dengan KPPU sebelumnya sudah melakukan diskusi dan diskusi berjalan dengan sangat baik.

"Manajemen pelaksana sempat berdiskusi dengan KPPU, khususnya dengan tim Deputi Bidang Pencegahan," kata Panji melanjutkan.

Dalam diskusi itu, Panji menjelaskan, program prakerja didesain untuk mendorong persaingan yang sehat, sesuai dengan amanat UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Artinya, Manajemen Program Prakerja telah memberikan kuasa penuh pada konsumen untuk memilih jenis pelatiha, serta tidak membatasi jumlah penyedia pelatihan, maupun platform digital.

"Kartu prakerja adalah bantuan langsung ke penerima, bukan penunjukkan ke perusahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner sekaligus juru bicara KPPU, Guntur Saragih berencana untuk menyelidiki mekanisme penunjukkan delapan platform digital yang terlibat dalam program ini.

Salah satu platform digital yang disoroti adalah Ruang Guru yang dipimpin oleh mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syahdevara.

"Bagi KPPU ini juga penting karena nilainya besar Rp 5,6 triliun. Tentunya KPPU mendorong kegiatan itu seusai prinsip persaingan usaha yang sehat. Kita tahu bahwa dalam usaha ada tender dan lain-lain," kata Guntur dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2020).

"Nanti lihat misalnya bagaimana 8 aplikator tersebut, bagaimana mekanismenya, apakah sudah sesuai atau belum," kata Guntur melanjutkan.

Menurut Guntur, program ini seharusnya bisa membuka peluang besar bagi banyak pelaku usaha untuk ikut serta, baik sebagai platform digital atau lembaga pelatihan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Direktur Advokasi KPPU, Abdul Hakim Pasaribu. Ia mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan terkait mekanisme penunjukan platform digital tersebut.

"Seharusnya prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan harus dikedepankan untuk memberi ruang partisipasi publik untuk memberi jasa yang sama."

"Walaupun kami dapat informasi awal ada rencana membuka ruang yang lebih besar untuk membuka peluang ke platform lain. Tapi ini masih informasi tidak resmi yang kami peroleh, kami akan minta penjelasan tertulis," ujar Abdul.

(dru)

Let's block ads! (Why?)