PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Apa Saja yang Akan Diterima?

Jakarta, CNBC Indonesia - Skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) ke ibu kota baru mulai dibahas. Usut punya usut, pemindahan tersebut butuh biaya fantastis.

Berdasarkan sebuah dokumen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dikutip CNBC Indonesia, Minggu (19/1/20), terdapat 2 skenario pemindahan PNS ke ibu kota baru.

Skenario pertama yakni memindahkan semua PNS tanpa mempertimbangkan kelompok usia. Dengan skenario ini, total ada 182.462 PNS yang akan dipindahkan.

Skenario pertama ini memakai 2 asumsi. Pertama, kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan business process sama dengan saat ini. Kedua, rekrutmen ASN baru menggunakan prinsip zero growth.

Adapun skenario kedua adalah pindah sebagian. Artinya, hanya PNS yang masuk kelompok usia sampai dengan 45 tahun yang akan dipindahkan, dengan total 118.513 PNS.

Asumsinya juga ada 2, yakni kelembagaan K/L dan business process beralih menjadi smart government serta rekrutmen ASN baru prinsip zero growth 5 tahun ke depan.

Beda skenario, beda pula kebutuhan anggarannya. Skenario pertama butuh anggaran sebanyak Rp 2,91 triliun, sedangkan skenario kedua menelan Rp 1,89 triliun.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk biaya transportasi pegawai dan keluarga pegawai, serta uang harian. Satu PNS mendapatkan 5 jatah uang transportasi untuk keluarganya (termasuk PNS). Kelimanya juga mendapat uang harian yang dihitung selama 3 hari.

Dalam dokumen tersebut, terdapat pembagian golongan sebagai berikut:

Golongan 1: Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.Kebutuhan untuk memindahkan 1 PNS untuk golongan 1 mencapai Rp 24,98 juta.

Golongan 2: Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara. Kebutuhan untuk memindahkan 1 PNS untuk golongan 2 mencapai Rp 15,9 juta

Golongan 3: Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I. Kebutuhan untuk memindahkan 1 PNS untuk golongan 3 mencapai Rp 15,9 juta

Di luar biaya tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji kompensasi bagi para PNS yang dipindahkan. Terdapat 3 opsi kompensasi berdasarkan beberapa indikator pertimbangan.

1. KOMPENSASI MAKSIMAL

Sarana Transportasi Terbatas
Sarana Pendidikan Anak Belum Memadai
Sarana Kesehatan Belum Lengkap
Supply Komoditi Pasar Sulit Dijangkau
Seluruh Anggota Keluarga yang masih di Jakarta
Lapangan Kerja untuk Anggota Keluarga Terbatas

Kompensasi:

Biaya Pindah
Insentif 1: Tunjangan Kemahalan PNS dan Keluarga*
Insentif 2: 2 x Penghasilan Existing
Insentif 3: Tiket IKN-Jakarta (PP) 2 x per bulan

2.KOMPENSASI LAYAK (MODERAT)

Sarana Transportasi Terbatas
Sarana Pendidikan Anak Belum Memadai
Sarana Kesehatan Belum Lengkap
Supply Komoditi Pasar Sulit Dijangkau
Sebagian Anggota Keluarga Tidak Ikut

Kompensasi:

Biaya Pindah
Insentif 1: Tunjangan Kemahalan PNS dan Keluarga*
Insentif 2: 1,5 x Penghasilan Existing
Insentif 3: Tiket IKN-Jakarta (PP) 1 x per bulan

3. KOMPENSASI MINIMAL
Semua Fasilitas Tersedia Lengkap

Kompensasi:

Biaya Pindah
Insentif 1: Tunjangan Kemahalan PNS dan Keluarga*
Penghasilan Existing

Dari semua opsi tersebut, dijelaskan dalam keterangan dokumen ini bahwa Insentif 1, Insentif 2 dan Insentif 3 diberikan selama 1 tahun (dapat diperpanjang untuk Kondisi 2 dan Kondisi 3). Sedangkan Tunjangan Kemahalan (SBH) per Kapita PPU (Penajam Paser Utara) Rp 2.502.624, serta Tunjangan Kemahalan (SBH) per Kapita Kukar (Kutai Kartanegara) Rp 2.369.342.

[Gambas:Video CNBC]

Let's block ads! (Why?)