Keputusan tersebut justru bertolak belakang dengan implementasi aturan kenaikan gaji rata-rata 5%, yang menyebutkan rapelan kenaikan gaji PNS terhitung per 1 Januari 2019 akan dibayarkan pada 1 April 2019.
Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Askolani melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia menegaskan bahwa pembayaran gaji PNS dari sisi anggaran sudah siap.
"Tinggal dilaksanakan," kata Askolani singkat, Kamis (4/4/2019).
 Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meninjau saat warga isi SPT di KPP Tebet (CNBC Indonesia/Iswari Anggit) |
Sebagai informasi, setelah payung hukum kebijakan tersebut dikeluarkan, masing-masing kementerian, lembaga, maupun satuan kerja harus melakukan penghitungan kebutuhan pembayaran.
Kemudian, mereka mengajukan surat perintah pembayaran (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Nantinya, KPPN akan memproses SPM, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
Sri Mulyani, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa keterlambatan keluarnya aturan tersebut, membuat sejumlah kementerian lembaga belum selesai meyerahkan dokumen untuk pembayaran gaji PNS.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti pun tak memungkiri, pencairan rapelan gaji PNS akan tetap bergantung pada masing-masing satuan kerja kementerian lembaga.
"Tergantung kesiapan data dari masing-masing satuan kerja. Satuan kerja diharapkan sudah mengajukan pencairan gaji baru dan rapel tersebut secepatnya," kata Nufransa
"Bagi satuan kerja yang belum mengajukan gaji pokok baru, diminta agar segera mengajukan gaji pokok baru dan kekurangan gaji [rapel] untuk diajukan ke KPPN," jelasnya.
(dru)
https://ift.tt/2TPyZPK
April 04, 2019 at 08:03PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ini Akar Masalah Kenapa Rapelan Pembayaran Gaji PNS Mundur"
Post a Comment