
Menurutnya, untuk saat ini pemerintah tidak hanya perlu membantu masyarakat miskin yang telah terdata pada saat kondisi normal. Tetapi juga pekerja informal atau kelas menengah yang sebelumnya tidak terdata miskin dan tidak menerima PHK atau bansos, tetapi tiba-tiba kehilangan pekerjaan
Ia mencontohkan, misalnya dengan memberikan Rp 1 juta per bulan selama 3 bulan kepada kelas menengah tersebut. Dari data WB, kelas menengah ada sebanyak 115 juta atau 30 juta rumah tangga, sehingga membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 90 triliun untuk membantu kelompok ini.
Dengan tambahan ini, maka defisit anggaran otomatis akan bertambah lebar. Sehingga cara yang bisa dilakukan adalah merealokasi anggaran yang ada saat ini untuk bisa membantu tidak hanya masyarakat miskin tapi juga kelas menengah.
"(Rp 90 triliun) Sekitar 0,5% lebih sedikit dari GDP. Kalau budget defisit naik, realokasi dilakukan, maka ini bisa di-cover," kata dia melalui teleconference, Selasa (21/4/2020).
Salah satu yang dinilai perlu direlokasi adalah anggaran kartu Prakerja. Mantan Menteri Keuangan ini menyebutkan, saat masa pandemi seperti ini yang dibutuhkan masyarakat bukan menambah kemampuan (skill) tapi uang tunai untuk kehidupan sehari-harinya.
Ia mencontohkan, saat ini peminat kartu Prakerja memang banyak, tetapi saat mengikuti pelatihan dan merasa tidak tertarik dan berhenti di tengah jalan, maka anggarannya tersebut bisa dipindahkan untuk bantuan langsung bagi masyarakat kelas menengah.
Jadi pemerintah dinilai harus betul-betul melihat kebutuhan dari peserta kartu Prakerja, sehingga yang ikut adalah yang benar-benar butuh. Dengan demikian, maka anggarannya bisa diminimalisir dan bisa direalokasi sebagian ke BLT.
"Siapa kelas menengah bawah yang butuh. Bisa identifikasi dan ekstensifikasi. Nanti tentu program pelatihan bisa dikecilkan, ganti BLT," jelasnya.
(dru)
https://ift.tt/3eCaAsD
April 21, 2020 at 02:07PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pak Jokowi, Itu Anggaran Kartu Prakerja Buat BLT Saja!"
Post a Comment