Anies Buka Suara Soal Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagai gubernur yang menguasai wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus ibu kota, Anies Baswedan cukup relevan mengomentari rencana pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibu kota. Pemindahan ibu kota masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019.Apa kata Anies menanggapi rencana pemindahan ibu kota?

"Saya bekerja, bertindak berdasarkan undang-undang. Selama UU mengatakan ini adalah ibu kota, saya akan bekerja di sini sebagai ibu kota. Bila pemerintah pusat memutuskan yang lain, saya akan taat," ucap Anies dikutip dari detikcom, Jumat (26/7).

Anies mengaku tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga tidak berkomentar lebih jauh soal baik atau tidak pemindahan ibu kota.

"Jadi kami tak dalam posisi menyetujui atau tidak. Karena memang bukan wewenang saya. Kalau DPD, DPR, ini kan unsur pemerintah pusat, mereka punya hak. Kalau kami tidak," ucap Anies.

Sebelumnya, snggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta terpilih tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota. Pada Kamis (25/7) Anies sempat menerima kunjungan empat anggota DPD DKI Jakarta terpilih di Balai Kota Jakarta. Mereka adalah Fahira Idris, Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, dan Sabam Sirait.

"Tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan (atau) daerah lain," ucap Fahira Idris.

Ia bilang pemindahan ibu kota memerlukan biaya mahal. Jadi lebih baik uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Biayanya pasti triliunan rupiah. Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," ucap Fahira. (hoi/hoi)

Let's block ads! (Why?)