Hal tersebut dikemukakan Rini usai menggelar rapat secara tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).
"Tanya sama KS dong. Itu kan proses B to B [business to business]. Ya jalan seperti apa adanya," tegas Rini.
Kondisi perusahaan baja pelat merah itu memang sangat berat. Utang perusahaan mencapai Rp 30 triliun. Sebelumnya, Komisaris Krakatau Steel, Roy Edison Maningkas, mengatakan BUMN baja ini dijarah habis-habisan.
Namun, saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor pekan lalu, Rini mengatakan bahwa kondisi Krakatau Steel baik-baik saja. Ia bahkan mengklaim kondisi Krakatau Steel jauh lebih baik saat ini, meskipun tak memungkiri perlu perbaikan internal di perusahaan baja berbasis di Cilegon, Banten itu.
Pada kesempatan yang sama, Rini mengaku sama sekali belum mengetahui kabar pengunduran diri Roy Maningkas. Walaupun kabar ini sudah tersebar luas di masyarakat.
Seperti diketahui, komisaris independen KRAS Roy Maningkas secara resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Kementerian BUMN.
Salah satu alasan Roy Maningkas mengundurkan diri, didasari oleh pengujian proyek pabrik hot metal dengan teknologi blast furnace yang dipaksakan untuk selesai dalam dua bulan agar dapat diterima Krakatau Steel.
Padahal, menurut dia, begitu banyak item yang harus diuji keandalan dan keamanan, tidak mungkin hanya diuji dalam dua bulan, sementara kontraknya minimal enam bulan pengujian.
Roy mengungkapkan bahwa kondisi perusahaan yang merugi dalam tujuh tahun terakhir dan ditambah dengan persoalan utang hingga lebih dari Rp 30 triliun menunjukkan KRAS butuh strategi yang revolusioner.
"Revolusioser bukan evolusioner, misalnya KRAS enggak bisa bertarung di steel mill [pabrik baja], kita kan punya industri pendukung yang untung, misalnya kawasan industri, pengolahan air, itu besar, kenapa enggak fokus ke sana [diversifikasi bisnisnya]," kata Roy kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/7/2019).
Foto: ist
|
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, dalam upaya memperbaiki kondisi perusahaan, pihaknya berencana menambah modal melalui mekanisme rights issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada kuartal keempat tahun ini.
Saat ini pihaknya sudah mengantongi izin dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan HMETD sebesar 10% dari modal yang ditempatkan perseroan. Hanya saja, Silmy belum memerinci, berapa target dana yang akan dihimpun dalam aksi korporasi tersebut.
Upaya ini, lanjut dia, sejalan dengan upaya KRAS melakukan restrukturisasi utang dan memperbaiki kinerja perseroan.
"Fokus sekarang melakukan restrukturisasi utang dan bisnis, bagaimana kita mengoptimalisasi anak usaha. Paling cepat kuartal IV tahun ini [rights issue]," kata Silmy di Bursa Efek Indonesia, Jumat (19/7/2019).
https://ift.tt/2Osi74i
July 30, 2019 at 02:55PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menteri Rini Lepas Tangan: Serahkan Masalah KRAS ke Manajemen"
Post a Comment