Kisruh Laba Janggal Garuda, BEI Konsultasi Sana-sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih berhati-hati menentukan sikap terkait dengan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) untuk tahun buku 2018 yang belakangan ini menyita perhatian pelaku pasar modal karena dinilai janggal.

BEI masih melakukan klarifikasi dan pendalaman transaksi yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait untuk mendapatkan penilaian yang tepat.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan otoritas bursa akan mengambil sikap berdasarkan kajian internal dan konsultasi dengan beberapa lembaga terkait seperti Dewan Standar Akuntan Keuangan (DSAK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

BEI juga masih menanti penjelasan tambahan dari Garuda Indonesia terkait dengan paparan publik insidental yang telah dilangsungkan pada Rabu pekan lalu (8/5/2019) seusai dengan arahan Bursa.

"Kami sudah bertemu dengan Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan, sudah membahas apa yang ingin kami gali, berikutnya kami sudah mengirimkan surat permintaan tambahan penjelasan ke Garuda," kata Nyoman kepada wartawan di Gedung BEI, Senin (13/5/2019).

Nyoman pun belum bisa membeberkan kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Garuda. Dia juga belum bisa memastikan apakah BUMN penerbangan yang dipimpin oleh Ari Akhsara itu akan diminta mengaudit ulang laporan keuangan tahun buku 2018. Pasalnya, BEI belum sampai pada kesimpulan dan masih mengumpulkan fakta.

"BEI belum mengambil sikap [sanksi] terburuk dan yang terbaik. Kami kumpukan dulu fakta, pendapat dari pihak terkait, kami akan mengambil sikap berdasarkan kajian internal," kata Nyoman.

Sebelumnya, Nyoman menegaskan siap memberikan sanksi jika memang ada temuan yang mengarah pada ketidaksesuaian fakta dengan apa yang dicantumkan dalam keuangan periode 2018.

"Sikapnya bisa apapun sesuai ketentuan, misalnya penyajian apa yang perlu disesuaikan. Kalau harus dikenakan sanksi ya kami kenakan sanksi. Kami tunggu tanggapan mereka [manajemen Garuda], untuk selesaikan proses dan kami perlakukan sama dengan yang lain, kalau perlu disesuaikan ya disesuaikan [lapkeu]," kata Yetna pada Jumat 3 Mei silam.

Di sisi lain, manajemen Garuda Indonesia tetap berkukuh bahwa pencatatan piutang atas kerja sama pengadaan WiFi dengan MAT tidak menyalahi standar akuntansi.

Ada lima poin yang mendasari hal tersebut, yakni jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas.

Lalu tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal dan biaya yang timbul untuk transaksi dan terakhir yakni biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Dalam paparan publik pekan lalu, manajemen Garuda membeberkan alasan bekerja sama denganMAT karena tak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan investasi alias zero cost dan menggunakan sistem bagi hasil (revenue sharing) dari pendapatan iklan.

Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto mengatakan pihaknya telah melakukan feasibility study (FS) terlebih dahulu sebelumnya untuk memutuskan bekerja sama dengan perusahaan rintisan (startup) tersebut. Pertimbangan lainnya adalah ini merupakan model bisnis baru yang dijalankan oleh Garuda dengan tujuan untuk meningkatkan value added jasa perusahaan.

"Untuk melakukan bisnis ada FS. Ini bisnis model baru di Garuda, bisnis dengan Mahata tidak ada investasi, tidak ada cost jadi Mahata yang tanam investasi, pasang Wifi kemudian inflight connectivity tidak bayar," kata Iwan.

Simak paparan publik insidental Garuda Indonesia soal Mahata.
[Gambas:Video CNBC]

(tas)

Let's block ads! (Why?)