Ini Penjelasan Pejabat Kementerian Soal Rombak Direksi BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian BUMN akan merombak sejumlah direksi atau komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agustus hingga September tahun ini. Berdasarkan sumber CNBC Indonesia, setidaknya ada 25 perusahaan BUMN yang jajaran direksi atau komisarisnya akan dirombak.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro membenarkan bahwa akan ada perombakan direksi atau komisaris BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Namun, jumlahnya tidak sebanyak yang dikabarkan sebelumnya. Jumlahnya jauh dari angka 25.

"Memang akan ada RUPSLB tapi tidak sebanyak itu (25 BUMN RUPSLB). Jauh jumlahnya," kata Imam ditemui usai rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (17/7/2019).

Imam menegaskan hanya BUMN yang sudah go public atau mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan menggelar RUPSLB. Artinya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak termasuk di dalam daftar yang direktur dan komisarisnya akan dirombak.

"PLN persero tertutup. Ini kan terkait dengan informasi kepada publik kan menyangkut RUPSLB persero terbuka karena prosesnya itu kan 45 hari
dari publikasi gitu," jelas Imam.

Namun tidak menutup kemungkinan BUMN yang belum go public akan dirombak direksinya. Pasalnya, untuk BUMN yang belum mencatatkan saham di BEI tidak diperlukan RUPSLB.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengamini hal serupa. Bahkan, Gatot
menyebut beberapa bank milik negara (Himbara) juga akan mengalami perombakan direktur dan komisaris.

"Ada beberapa tapi tidak semua. Belum clear," imbuhnya.

Gatot juga menjelaskan alasan pergantian direksi tersebut agar bisnis berjalan lebih optimal. "Biar bisa tuker tempat, gitu. Kan enak,"
katanya.

Ditanyai apakah pergantian ini sarat dengan kepentingan politik? "Nggak ada. Agar lebih optimal saja," terang Gatot.

Kementerian Lontar Wacana Rombak Direksi BUMN
[Gambas:Video CNBC]

Hingga saat ini, setidaknya satu BUMN terkonfirmasi akan melakukan RUPSLB yakni PT PGN Tbk (PGAS). Berdasar informasi di keterbukaan BEI, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan RUPSLB dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan induk holding BUMN Migas yakni PT Pertamina (Persero) tertanggal 12 Juli 2019.

PGN merencanakan untuk mengadakan RUPSLB pada Jumat 30 Agustus 2019 sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS berdasarkan peraturan OJK," tulis Gigih sebagaimana dikutip dari pernyataannya di situs keterbukaan informasi bursa efek, Selasa (16/7/2019).

Dalam surat tersebut juga tercantum dua agenda utama RUPSLB, yakni;