Wakil Kepala SKK Migas Sukandar memaparkan, sampai dengan April 2019, penyaluran LNG untuk domestik sebesar 588,28 BBTUD, sama dengan besaran kontrak harian 2019. Sedangkan, penyaluran LNG untuk ekspor sudah sebesar 1.241,49 BBTUD.
Adapun, SKK Migas mencatat, realisasi penyaluran gas untuk pupuk, industri, dan kelistrikan belum sesuai kontrak tercatat.
Sukandar menjelaskan, misalnya untuk listrik, realisasinya sebesar 613,34 BBTUD, dari kontrak 2019 yang sebesar 1.142,93 BBTUD, terjadi penurunan permintaan LNG oleh PLN, sehingga alokasinya dari 17 kargo pada permintaan Desember 2018, turun menjadi 6 kargo pada Februari 2019.
"Jadi kami harus menjual 11 kargo ini," ujar Sukandar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Lebih lanjut, Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief Setiawan Handoko menambahkan, sisa 11 kargo tersebut berasal dari LNG Bontang, dan rencananya akan dijual ke spot.
"PLN kan mungkin ambil dari batu bara atau gas pipa, karena memang Keputusan Menteri kita kan mengharuskan penggunaan gas pipa dulu diutamakan, baru LNG, nah LNG juga diutamakan domestik dulu, baru ekspor," imbuhnya.
"Nah PLN kan berdasarkan Kepmen juga dijaga tuh alokasinya untuk ketersediaan listrik supaya PLN tetap bisa ambil LNG suatu waktu dibutuhkan," kata Arief.
Sementara, untuk industri, Sukandar menjelaskan, terjadi di beberapa wilayah yang tidak mendapat penyaluran gas, padahal berbasis kontrak. "Jadi tiap daerah memang banyak tantangan," tambah Sukandar.
"Jatim iya, supply kurang, pupuk juga. Karena bagi kami pupuk dan industri kan sama. Iya, misalnya petrokimia gresik, itu masih short pasokannya, tapi kalau Kalimantan Timur, pupuk, methanol itu gasnya terpenuhi kok," pungkas Sukandar.
(gus)
http://bit.ly/2W4q6XU
May 17, 2019 at 01:28AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pesanan Gas PLN Berkurang, RI Kelebihan LNG 11 Kargo"
Post a Comment