Kementerian dan Lembaga (K/L), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta markas TNI/Polri akan berada di ibu kota baru. Sementara lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI) direncanakan tetap berada di Jakarta.
Tak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga secara tidak langsung akan dipindahkan ke ibu kota baru. Setidaknya, ada dua skema yang akan digunakan pemerintah sebelum memindahkan PNS ke ibu kota baru.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memastikan, apabila pusat administrasi pemerintahan di pindah ke luar Jawa, maka seluruh PNS secara tidak langsung akan ikut pindah.
"Kalau kantor pindah, PNS pindah semua," kata Bima saat ditemui di sela-sela penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Bima menjelaskan, saat ini total abdi negara pusat diperkirakan mencapai 2 juta orang. Angka tersebut, bahkan belum menghitung jumlah PNS yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Meski demikian, Bima mengakui belum mengetahui secara pasti teknis pemindahan pusat administrasi pemerintahan ke ibu kota baru. Pasalnya, hal tersebut saat ini masih digodok pemerintah.
"Makanya saya belum tahu kementerian mana saja yang akan pindah kesana apakah BI dan OJK pindah ke sana, belum tentu juga," tegasnya.
 Foto: Infografis/Jokowi blusukan mencari Calon Ibu Kota BaruArie Pratama |
Sebagai informasi, skema pertama yang dimiliki pemerintah, yakni dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare untuk menampung penghuni Ibu Kota baru. Termasuk dengan PNS.
Skenario kedua, yaitu menggunakan skema right sizing. Skema ini secara tidak langsung mengurangi staf jabatan-jabatan tertentu berdasarkan prioritas yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan.
Simak video terkait THR PNS yang cair 24 Mei di bawah ini.
(miq/miq)
http://bit.ly/2VcSItg
May 09, 2019 at 09:45PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kantor Pemerintahan Pindah ke Ibu Kota Baru, PNS Pindah Semua"
Post a Comment