Kabinet Kerja Tim Ekonomi Jokowi: Biduan Bernada Sumbang

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengamat menilai tim ekonomi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) perlu dirombak secara besar-besaran karena dianggap tak begitu mampu mengatasi masalah perekonomian.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja Jokowi saat ini bagaikan sebuah paduan orchestra yang memiliki personil yang sama-sama saling bisa melengkapi satu sama lain.

"Ibaratnya seperti paduan suara. Salah satunya memiliki nada sumbang, tapi tak bisa ditutupi dengan baik. Atau bahkan, beberapa di antara mereka under quality," kata Enny kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/5/2019).

Perumpamaan yang dikemukakan Enny, tak lain karena melihat tim ekonomi di pemerintahan Jokowi tidak memiliki koordinasi yang mumpuni, terutama dalam berupaya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

Menurut Enny, janji-janji pemerintahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tak cukup mampu direalisasikan oleh tim ekonomi pada paruh pertama pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat potensi dan realisasi jauh sekali. Pemerintah mencanangkan pertumbuhan 7%, karena kita ada potensi. Tapi realisasinya ada gap yang cukup besar," jelasnya.

"Padahal dengan adanya koordinasi, bisa menghasilkan ramuan kebijakan ekonomi yang tepat, sehingga gap dan potensi realisasi tidak terlalu jauh. Ini terlihat sekali ada ketidaktepatan rumusan kebijakan," tuturnya.

Enny pun mencontohkan polemik yang terjadi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menurut dia, hal tersebut hanya satu dari sekian banyak contoh yang menunjukkan bahwa tim ekonomi Jokowi tak mampu berkoordinasi dengan baik.

"Harus ada perubahan struktur ekonomi. Harus yang profesional, bukan punya kepentingan politik. Kalau begini terus pusing Kepala Barbie. Karena masalah kita itu sekarang ini adalah ekonomi," tegasnya.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal pun menyebutkan hal serupa. Namun, perombakan tim ekonomi di Kabinet Kerja jilid kedua diharapkan tidak asal-asalan dilakukan.

Pasalnya, menurut Faisal, reshuffle kabinet harus betul-betul bisa menyelesaikan akar masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini.

"Perlu dilihat secara komprehensif, bukan hanya sekedar personal semata," kata Faisal kepada CNBC Indonesia.

(dru)

Let's block ads! (Why?)