Sorotan pengusaha kali ini adalah struktur tim ekonomi di Kabinet yang dikomandoi oleh Darmin Nasution Cs. Perlu ada perubahan dalam kabinet ekonomi Jokowi ke depan, agar mampu menghadapi tantangan perekonomian ke depan.
Kabar reshuffle memang sudah muncul dalam beberapa bulan ke belakang, terutama dipicu dari sejumlah nama Menteri yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut skandal dugaan suap menyuap.
Meski begitu, perkembangan yang terjadi di KPK diyakini tak hanya menjadi satu-satunya faktor utama. Kinerja para menteri di pemerintahan itu sendiri, yang akan menentukan apakah sang menteri layak dipertahankan atau tidak di periode kedua Jokowi.
 Foto: Pidato kemenangan Jokowi (CNBC Indonesia) |
Kalangan pengamat ekonomi saat berbincang dengan CNBC Indonesia pun membeberkan nama-nama menteri yang dianggap sudah tak pantas berada di Kabinet Jokowi periode kedua beserta alasan-alasannya.
Adalah peneliti INDEF Bhima Yudhistira. Ia mengalamatkan kartu reshuffle pertama ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
 Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri TPS untuk memberikan suara pada pemilu 2019. (CNBC Indonesia/Iswari Anggit) |
Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan melalui rapat koordinasi di kantor Menko, dianggap tak cukup mampu menstimulus perekonomian,
"Perlu diganti dengan sosok yang lebih enerjik dan tegas. [...] Sosok menko dirasa belum tegas. Ribut data pangan kemarin antara kementerian teknis juga menunjukkan lemahnya ketegasan Menko," katanya.
Kedua, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan yang ketiga berbarengan adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya, menurut Bhima, dianggap sama sekali tidak bisa membuat kebijakan konkret di kementeriannya masing-masing.
"Kinerja neraca dagang yang buruk jadi bukti ketidakmampuan pemerintah meningkatkan dari sisi ekspor. Perlu menteri yang profesional bukan titipan partai untuk kembalikan kinerja net ekspor," tegasnya.
 Foto: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat memberi keterangan pers. (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
"Mentan juga perlu diganti karena kinerja sektor pertanian memble. [...] NTP yang jadi indikator daya beli petani selama 4 tahun stagnan di 101 - 102. Kesejahteraan petani tidak alami perbaikan signifikan," jelasnya.
Selanjutnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. Para menteri tersebut, disebut gagal memacu sektor riil.
"Kepala BKPM gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. [...] Menperin belum mampu cegah deindustrialisasi. Saya pikir menperin sama dengan mendag sebaiknya berasal dari profesional," jelasnya.
Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun disebut-sebut sudah tak layak berada di Kabinet. Pasalnya, ekspansi fiskal yang dikeluarkan melalui belanja negara tak cukup mampu mendorong akselerasi perekonomian.
 Foto: Airlangga Hartarto/Kemenperin |
"Perlu diganti karena rasio utang naik, sementara pertumbuhan stagnan. Ada yang gak nyambung. Rasio pajak jauh dari target. Belanja populis didorong menjelang pemilu akibatnya defisit anggaran melebar di 2019," katanya.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai hanya ada 3 menteri yang layak dipertahankan untuk periode selanjutnya, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
"Menteri yang lain menurut saya selayaknya diganti. [...] Semua persoalan yang kita hadapi bukan tanggung jawab satu menteri, saling terikat. Makanya saya usulkan semua menteri ekonomi diganti," kata Piter.
Piter pun menyoroti posisi Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas yang dianggap tokoh kunci dalam pembangunan. Menurutnya, perlu ada penyegaran di posisi tersebut.
"Harus diisi oleh orang yang profesional, yang sangat tahu tugas dan target yang harus dicapainya. Punya karakter agresif dan inovatif," tegasnya.
 Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Fikri Muhammad) |
Terlepas dari itu, Piter memahami reshuffle merupakan hak prerogratif dari presiden. Namun, ia mengingatkan, perombakan kabinet dilakukan dengan tidak sembarangan.
"Kalau pingin mengejar pertumbuhan yang tinggi, ya cari menteri yang karakternya cocok, punya kapasitas, punya semangat, punya keberanian," jelasnya. (dru)
http://bit.ly/2wcXFZ4
May 23, 2019 at 10:58PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Apakah Anda Setuju Menteri-menteri Jokowi Ini Layak Diganti?"
Post a Comment