Demi PDB 5,6%, Menteri PUPR 'Serobot' Proyek Kementerian Lain

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih proyek yang selama ini di bawah program kementerian/lembaga (K/L) lain.

Menurut Basuki, permintaan Jokowi itu tidak lepas dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada 2020. Karena itu, perlu instrumen, dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sejalan dengan target pertumbuhan 5,6%.

"Yang harus dilakukan, pertama mengurangi belanja barang. Arahannya belanja barang maksimal harus sama dengan 2015. Berarti ada yang sudah di-efisienkan dari belanja barang, akan dimasukkan ke belanja modal," kata Basuki di kantornya, Jumat (26/4/2019).

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, punya argumen mengenai rendahnya serapan anggaran di sejumlah K/L. Dalam hal ini, anggaran yang disediakan tidak bisa dibelanjakan dengan cepat.

"Nah, kalau begitu, kalau nggak bisa, kasihkan ke PUPR [...] Jadi kasihkan ke PUPR yang sekarang, selama ini secara histori bisa membelanjakan sekitar 90% lebih," ujar Basuki menjelaskan pernyataan Jokowi kepada Sri Mulyani pada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor yang berlangsung Selasa (23/4/2019) lalu.

Artinya, belanja modal yang selama ini dimasukkan ke dalam pagu KL lain, sebagian akan dialihkan ke pagu Kementerian PUPR. Peralihan pagu itu masih digodok dalam RAPBN 2020 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang APBN 2020.

"Itu awalnya. Jadi bukan karena [proyek] yang lamban diserahkan ke PUPR, tapi untuk RAPBN 2020 supaya belanja modal lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6%, menunjang investasi dan ekspor," pungkasnya.

Sebelumnya, peralihan pagu K/L ini sempat dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor yang berlangsung Selasa (23/4/2019) lalu. Sidang membahas kelanjutan dari rapat kabinet perihal ketersediaan anggaran dan pagu indikatif RAPBN 2020.

"Yang ingin saya tekankan, seperti kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan. Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan," ujar Jokowi.

Jokowi membenarkan, dalam konteks belanja modal di level provinsi/kabupaten/kota, ada kecenderungan berkutat pada infrastruktur. Mulai dari jalan hingga air. Oleh karena itu, Jokowi memberikan solusi.

"Mungkin kalau lihat perjalanan kemarin empat tahun ini, Kementerian PUPR yang bisa merealisasikan anggaran-anggaran yang diberikan, mungkin anggaran-anggaran yang kira-kira masih di kementerian lain ragu, masukan saja ke PUPR," kata Jokowi.

(dru)

Let's block ads! (Why?)