Rencana PLN Uji Coba Pembangkit dengan CPO Masih Terganjal

Jakarta, CNBC Indonesia- PT PLN (Persero) hingga kini belum dapat merealisasikan penggunaan 100% minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik perusahaan.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan menyebutkan, penyebabnya adalah perusahaan belum bisa membeli minyak sawit untuk uji coba pembangkit tersebut.

"Perusahaan minyak sawit yang ingin menjual minyak sawit ke PLN meminta kontrak jangka panjang, tetapi PLN tetap menargetkan pembelian CPO dapat terealisasi dalam tiga bulan ke depan," kata Djoko saat dijumpai di Gandul, Kamis (23/5/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, "Kami ingin beli tidak diberi. Dia minta kontrak jangka panjang. Sedangkan kami saja baru mau uji coba."

Sebagai informasi, demi mengejar target bauran energi 23% sampai pada 2025, dan mengurangi impor solar sehingga dapat membantu nilai tukar rupiah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan mendorong PLN untuk mengkonversi 1.800 MW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mereka menjadi berbahan bakar CPO (minyak sawit mentah).

"Kami sudah instruksikan PLN untuk mengonversi paling tidak 1.800 MW pembangkit diesel mereka menjadi menggunakan 100% bahan bakar CPO," ujar Jonan di hadapan pejabat dan investor Finlandia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Adapun, sebelumnya, PLN telah berencana untuk melakukan pengujian penggunaan CPO pada pembangkit listrik. Tercatat, ada empat pembangkit yang akan mulai diuji coba tahun ini agar bisa menggunakan CPO 100% sebagai sumber energi.

Djoko Rahardjo Abumanan menjabarkan, empat pembangkit tersebut yakni:

1. PLTD Kanaan 10 MW di Bontang
2. PLTD Batakan 40 MW Balikpapan
3. PLTD Supa 62 MW Pare-pare
4. PLTMG Jayapura 10 MW

"Keempat pembangkit tersebut membutuhkan kapasitas 190.000 KL diesel setahun. Sehingga, jika bisa dikonversi, maka akan ada potensi pengurangan diesel sebesar tersebut," ujar Djoko saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Selanjutnya, tambah Djoko, pihaknya mengharapkan agar pada pelaksanaannya biaya-biaya yang timbul untuk pengujian dapat diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (gus)

Let's block ads! (Why?)