Ini Hasil Pertemuan KPK dan Kemenkeu Soal Anggaran Parpol

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan adanya kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantornya. Kedatangan ini terkait dengan pembahasan dana partai politik.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, kedatangan tim KPK tidak sendiri tapi ada juga tim dari LIPI. Pembahasan adalah mengenai revisi Undang-Undang Partai Politik oleh KPK dan LIPI.

"Tim KPK mendiskusikan dan minta masukan mengenai revisi UU Parpol, dari hasil kajian yang tim KPK buat dengan LIPI," ujar Askolani kepada CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya, keduanya meminta masukan kepada Kemenkeu sebagai bendahara negara mengenai pendanaan partai politik ke depannya melalui UU yang baru nanti.

Askolani melanjutkan, tentunya Kemenkeu dengan senang hati memberikan masukan. Banyak masukan yang diberikan namun ia tidak menjelaskan secara detail. Tapi ini dipastikan akan jadi bahan masukan bagi KPK dan LIPI.

"Wah banyak masukkannya. Hasilnya akan jadi bahan masukan kajian yang sudah dibuat KPK dan LIPI. Rencananya KPK akan mengundang K/L dalam waktu dekat untuk mendiskusikan lebih lengkap hasil update dari kajian tersebut," jelasnya.

Diketahui, Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangannya mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama LIPI akan mendatangi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri guna membahas pendanaan partai politik sebagai upaya memperkuat partai politik untuk pencegahan korupsi.

Pertemuan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu akan dihadiri oleh Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana dan tim satgas politik dari Direktorat Dikyanmas KPK.

"Pada pukul 10.00 WIB ini, di Kementerian Keuangan diagendakan pertemuan dengan Dirjen Anggaran untuk membahas sejumlah hal, khususnya keberlanjutan pendanaan partai politik, termasuk sisi akuntabilitas penggunaan dan keterbukaan pada publik," ujarnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (21/5/2019).

(dru)

Let's block ads! (Why?)