Bangun Ibu Kota Baru, Cukupkah Satu Periode Pemerintahan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan ibu kota diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 10 tahun. Perkiraan itu jika melihat dari pengalaman sejumlah negara yang sudah lebih duhulu mengeksekusi kebijakan tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai mengikuti rapat terbatas dengan topik pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota beberapa waktu lalu.

Namun, kebijakan besar seperti ini butuh kepastian mengingat masa kepimpinan presiden di Indonesia hanya berlangsung selama lima tahun. Artinya, bukan tidak mungkin rencana ini mangkrak di tengah jalan.

Apalagi, jika presiden baru nantinya tidak menilai rencana pemindahan ibu kota sebagai sesuatu hal yang diprioritaskan. Maka dari itu, perlu adanya dukungan politik untuk menjamin pembangunan terus berjalan. 

"Dari awal, nantinya harus ada dukungan politik dari bentuk perundang-undangan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019). 

Pemerintah, sambung dia, akan segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal rencana pemindahan ibu kota, lantaran wacana ini membutuhkan suatu payung hukum yang kuat. 

"Dasarnya Jakarta jadi ibu kota itu ada UU DKI-nya. [Pembentukan UU baru] itu adalah bagian dari penyiapan awal rencana ini," kata Bambang.

Meski demikian, Bambang tak merinci kapan pemerintah akan bertemu dengan parlemen untuk membicarakan hal tersebut.

Bangun Ibu Kota Baru, Cukupkah Waktu 5 Tahun Pemerintahan?

Foto: infografis/ infografis : wacana pindah ibu kota RI dari zaman kolonial hingga jokowi/ Aristya Rahadian Krisabella

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota sudah tak bisa diragukan. Hanya saja, dibutuhkan kepastian agar rencana ini tidak berhenti di tengah jalan.

"Siapa yang bisa menjamin presiden berikutnya akan mengambil ini jadi isu strategis," kata Robert.

Ia mengambil asumsi, jika Jokowi kembali menjabat sebagai kepala negara, dan masa pemerintahannya berakhir di 2024. Sementara pemindahan ibu kota, tidak bisa dieksekusi dalam jangka waktu lima tahun.

Maka dari itu, Robert memandang pentingnya dukungan politik maupun dari masyarakat dari rencana pemindahan ibu kota agar menjadi suatu komitmen besar bersama.

Simak video terkait ibu kota baru di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)