UU Penundaan Brexit Disetujui Majelis Rendah Parlemen Inggris

London, CNBC Indonesia - Majelis Rendah Parlemen Inggris, Rabu (3/4/2019) waktu setempat, menyetujui undang-undang yang akan memaksa Perdana Menteri Theresa May untuk mengusahakan penundaan Brexit. Tujuannya demi mencegah keluarnya Inggris tanpa kesepakatan pada 12 April.

UU yang diajukan oleh anggota parlemen dari oposisi Partai Buruh Yvette Cooper itu berhasil mendapatkan persetujuan dalam semua tahapan di Majelis Rendah dalam waktu kurang dari enam jam. UU itu disetujui pada tahap akhir dengan 313 suara berbanding 312 suara. Sekarang ini UU tersebut harus lolos di majelis yang lebih tinggi, yaitu House of Lords.

Seperti dilansir CNBC International, May pada Selasa (2/4/2019), mengaku mengupayakan perpanjangan singkat untuk Brexit setelah 12 April. Ia akan bekerja dengan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk mendapatkan persetujuan Brexit yang telah tiga kali ditolak oleh parlemen.

Cooper mengatakan, UU itu diperlukan untuk menetapkan proses yang jelas tentang bagaimana keputusan akan diambil selama perpanjangan. RUU itu mengharuskan May untuk mendapatkan persetujuan parlemen untuk perincian penundaan dan memungkinkan anggota parlemen untuk mengusulkan perpanjangan waktu yang berbeda.

"Mungkin yang terpenting itu akan menunjukkan dukungan parlemen Uni Eropa (UE) untuk apa yang diminta oleh perdana menteri," katanya kepada parlemen saat debat mengenai undang-undang tersebut.

UU Penundaan Brexit Disetujui Majelis Rendah Parlemen Inggris

Foto: Infografis/Poin-poin Perjanjian Brexit/Arie Pratama

Penundaan lebih lanjut untuk keluarnya Inggris akan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pemimpin Uni Eropa (UE).

Untuk menghindari No Deal Brexit pada 12 April, May harus membuat para pemimpin UE menghadiri rapat Rabu depan dengan strategi yang logis untuk memenangkan persetujuan di parlemen.

May telah mengatakan, jika dia tidak dapat menyetujui pendekatan dengan Corbyn, maka pemerintah akan memberikan sejumlah opsi tentang hubungan masa depan dengan UE.

Anggota parlemen Pro-Brexit dari Partai Konservatif Bill Cash, menggambarkan UU itu sebagai "revolusi konstitusional".

"Ini adalah saat yang mengerikan dalam sejarah konstitusional kami," katanya kepada parlemen sebelum pemungutan suara.

Tidak jelas kapan undang-undang akan diperdebatkan di House of Lords, di mana undang-undang biasanya disetujui lebih lambat. Namun, UU itu bisa dibahas paling cepat pada hari Kamis.

Simak video terkait perkembangan Brexit di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)