Sri Mulyani Dapat Gelar Menkeu Terbaik Lagi, Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia - Majalah Keuangan Finance Asia menobatkan kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Terbaik di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2019.

Diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018, majalah yang sama juga memberikan penghargaan yang sama pula kepada Sri Mulyani.

Dalam catatannya, Sri Mulyani selaku menteri keuangan dinilai berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Bila melihat data historis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memang pemerintah Indonesia selalu menikmati yang namanya defisit anggaran sejak tahun 1998.

Pasca krisis moneter, surplus anggaran merupakan suatu kemewahan yang belum sanggup dibayar oleh jeri payah seluruh rakyat Indonesia.

Pasalnya, sebagian besar porsi pendapatan negara disumbang oleh penerimaan perpajakan. Sebagai informasi, pada tahun 2018, penerimaan perpajakan merupakan 78,3% dari total pendapatan negara saat itu yang mencapai Rp 1.942 triliun.

Bahkan, pada tahun 2017 defisit anggaran pemerintah mencapai Rp 340,97 triliun atau merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Kondisi defisit terjadi kala belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara. Istilahnya, lebih besar pasak daripada tiang.

Selain itu, pada tahun 2015, perbandingan defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 2,59% atau yang paling dalam setidaknya sejak tahun 2011.

Memang, pada tahun 2018 rasio tersebut sudah membaik. bahkan tinggal sebesar 1,76% terhadap PDB atau yang paling kecil setidaknya sejak tahun 2011.

Finance Asia disebut-sebut sangat mengapresiasi program amnesti pajak yang diluncurkan pada tahun 2016-2017. Seakan mengonfirimasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengklaim hal yang senada.

"Sri Mulyani berhasil meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance), yang pada akhirnya berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan," tulis siaran pers Kemenkeu.

Akan tetapi berdasarkan data APBN, pertumbuhan penerimaan perpajakan pada tahun 2016-2017 masing-masing hanya sebesar 3,6% dan 4,55%. Bahkan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 8,15%.

Tampaknya pada saat baru diluncurkan, belum ada hasil yang signifikan dari program tersebut.

Barulah pada tahun 2018 lah penerimaan perpajakan meningkat pesat hingga 13,24%.

Jangan lupa, harga-harga komoditas yang melambung tinggi juga punya peranan dalam peningkatan penerimaan perpajakan tahun 2018.

Tercatat pada tahun 2018 harga rata-rata batu bada dan minyak naik masing-masing sebesar 18,5% dan 30,9% secara tahunan. Terutama batu bara, peningkatan harga tersebut sudah tentu akan meningkatkan pendapatan perpajakan. Apalagi komoditas batu bara merupakan penyumbang 15% dari total nilai ekspor non migas Indonesia.

Tampaknya jika ingin mempertahankan 'gelar' Menteri Keuangan Terbaik, Sri Mulyani juga harus lebih konsisten memberlakukan peraturan perpajakan. Kebijakan terkait perpajakan harus lebih tegas. Kebijakan yang terkesan jadi-tak-jadi seperti pencabutan peraturan pajak e-commerce yang terjadi belakangan ini harus dikurangi.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(taa/dru)

Let's block ads! (Why?)