Departements Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (DOST), Departemen Informasi dan Teknologi Komunikasi (DICT), dan Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) akan ditunjuk sebagai lembaga utama untuk menilai, memantau, mengembangkan, dan memperluas Program Pengembangan Startup Filipina yang akan didirikan berdasarkan kebijakan tersebut.
Anggota parlemen dari Camarines Sur, LRay Villafuerte, mengatakan "tindakan itu akan menguntungkan warga Filipina dengan bakat untuk membentuk ide-ide kontemporer," dilansir dari The Philippine Star, Selasa (23/04/2019).
"Ini juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan pertukaran teknologi, sekaligus memperkuat budaya kewirausahaan di negara ini," katanya.
Villafuerte mengatakan DOST, DICT, dan DTI masing-masing akan diberikan dana hibah awal untuk bantuan awal dan tambahan hibah untuk startup dan pendukung startup.
RUU ini diratifikasi oleh kedua majelis Kongres sebelum reses 9 Februari hingga 19 Mei untuk pemilihan paruh waktu dan sekarang siap ditandatangani Duterte.
Villafuerte mengatakan Program Pengembangan Startup Filipina ditugaskan di bawah usulannya untuk mengembangkan dan menyatukan program serta manfaat dan insentif startup.
Ini termasuk meluruskan prosedur bisnis startup, memberikan mereka tunjangan pajak, dan prosedur imigrasi yang lebih longgar untuk membantu startup mendapatkan dukungan dari investor luar negeri.
Tiga lembaga utama itu akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal (BOI) dalam membuat rencana pengembangan untuk menghasilkan inisiatif strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, memacu investasi yang akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan startup dan perusahaan pendukung (enabler) startup.
 Foto: infografis/ infografis sedot duit investor untuk di bakar 5 Startup Ini dinyatakan bangkrut/Aristya Rahadian Krisabella |
BOI juga akan membantu personel pelatihan yang ditugaskan untuk membantu para startup dan calon enabler startup mengakses dan memaksimalkan manfaat dan insentifnya.
Suatu startup didefinisikan berdasarkan undang-undang yang diusulkan itu sebagai entitas bisnis terdaftar yang beroperasi tidak lebih dari 60 bulan di negara tersebut, dan yang fungsi bisnis intinya melibatkan proses, produk, atau model bisnis yang inovatif.
Villafuerte, bagaimanapun, mengatakan keberhasilan langkah itu sebagian besar akan tergantung pada keberhasilan implementasi undang-undang lain yang ikut ia susun bersama, yaitu Ease of Doing Business (EODB).
Dia menyesalkan bahwa DTI dan Otoritas Anti-Birokrasi yang baru dibentuk gagal menyerahkan peraturan pelaksanaan undang-undang EODB ke Malacañang untuk pertama kalinya pada Oktober 2018.
Villafuerte mengatakan keterlambatan yang tidak semestinya ini telah membuat upaya untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan daya saing Filipina dalam menarik investor terhambat.
Saksikan video mengenai strategi membangun startup berikut ini.
(prm)
http://bit.ly/2W2w1cu
April 23, 2019 at 11:07PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Filipina Siap Guyur Insentif untuk Startup"
Post a Comment