Diminta Jokowi, Menteri Basuki Siap Garap Proyek Pasar Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerjakan sejumlah proyek yang selama ini jadi jatah kementerian/lembaga (K/L) lain.

Mayoritas proyek yang akan diambilkan adalah pembangunan pasar rakyat dan gedung-gedung sekolah. Demikian disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ketika berbincang dengan awak media di kantornya, Jumat (26/4/2019).

"Seperti misalnya pasar yang sekarang ini juga sekolah-sekolah, prasarana pendidikan. Pasar-pasar kan banyak permintaan, jadi oke dikerjakan PUPR," kata Basuki.

Foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya. (CNBC indonesia/Muhammad Choirul Anwar)

Selama ini, pembangunan prasarana pendidikan di bawah komando Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan pembangunan pasar rakyat menjadi jatah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Khusus untuk pasar, beberapa pembangunan sudah sempat digarap Kementerian PUPR. Namun, pekerjaan tersebut baru bersifat kasuistis jika ada surat instruksi presiden (inpres).

"Tapi itu kan belum menjadi policy. Seperti Pasar Bukit Tinggi, Pasar Semarang karena kebakaran, pasar di Medan. Nah sekarang ini nanti semua revitalisasi pasar menjadi pekerjaan PUPR," urainya.

Karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok anggaran yang diperlukan melalui pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Nantinya, tidak diperlukan lagi Inpres yang menugaskan Kementerian PUPR untuk mengambil alih proyek tertentu karena semua telah termaktub dalam UU APBN.

"Itu untuk menentukan pagu nanti. Ini kan kemarin sidang kabinet untuk menentukan pagu indikatif 2020. Jadi diskusinya tadi itu dalam rangka menentukan 2020, bukan 2019, kalau 2019 sudah jalan," paparnya.

Pengalihan pagu sejumlah proyek kepada Kementerian PUPR ini tidak lepas dari keinginan Jokowi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,6% pada 2020.

"Karena kuncinya hanya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya investasi dan ekspor."

"Masa kita investasi kalah dengan Vietnam. Masa kita ekspor kalah dengan Thailand, dengan Malaysia. Itu saya kira latar belakangnya, jadi bukan mengevaluasi kementerian mana yang lamban terus dikasihkan ke PUPR," pungkas Basuki.

Simak video terkait rencana PUPR membangun infrastruktur tampungan air di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)