Mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu menggunakan data terakhir posisi utang pemerintah yang mengalami kenaikan hingga Rp 347 triliun dalam satu tahun.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, posisi utang pemerintah per April mencapai Rp 4.528,4 triliun atau meningkat Rp 347,8 triliun dari periode April 2018 yakni Rp 4.180,6 triliun.
"Nyaris Rp 1 triliun per hari! Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu "Ratu Utang" dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN," tutur Rizal Ramli melalui akun Twitternya.
 Foto: Utang pemerinta (Twitter/@RamliRizal) |
Cuitan Rizal Ramli bukan berarti tanpa alasan, mengingat nominal utang pemerintah pusat di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) melonjak cukup signifikan dibandingkan pendahulunya.
Di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Selama 10 tahun menjabat, nominal utang pemerintah pusat bertambah hingga Rp 1.309 triliun, dari Rp 1.299,5 triliun pada 2004 menjadi Rp 2.608,7 triliun pada 2014.
Sementara itu, nominal utang pemerintahan Jokowi sejak awal hingga April 2019, sudah bertambah Rp 1.919,7 triliun dari Rp 2.608,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.528,4 triliun di April 2019.
Melonjaknya utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari gencarnya pembangunan infrastruktur yang dikejar pemerintah, meskipun kas keuangan negara masih mengalami defisit.
Defisit APBN kerap terjadi karena penerimaan pajak tak mampu mengkompensasi belanja yang ekspansif. Pemerintah, pun harus menerbitkan utang untk menutup defisit anggaran.
Meskipun nominal utang pemerintahan Jokowi lebih besar dibandingkan SBY, namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi perekonomian di dua pemerintahan tersebut tidak bisa disamaratakan.
Salah satu indikator yang mempengaruhi nominal utang adalah dolar Amerika Serikat (AS). Kini, dolar AS berada di kisaran Rp 14.000/US$, sementara pada rentang 10 tahun terakhir dolar masih berada di kisaran Rp 10.000/US$.
Dan jika bicara nominal, mungkin banyak orang juga lupa PDB Indonesia terus bertambah tiap tahunnya. So pasti, jika bicara nominal utang akan bertambah, tapi kemampuan pembayaran utang juga makin kuat.
Melihat rasio, utang di era Jokowi masih cukup terjaga. Ini harus dilihat dari rasio utang terhadap PDB sebagai tolak ukur kesehatan utang sebuah negara.
Rasio utang terhadap PDB 60% cukup sering dicatat sebagai batas kehati-hatian bagi negara maju. Ini menunjukkan bahwa melewati batas ini akan mengancam keberlanjutan fiskal.
Untuk negara tengah berkembang dan negara berkembang 40% adalah rasio utang terhadap PDB yang disarankan. Dan tidak boleh dilanggar dengan basis jangka panjang karena mempengaruhi persepsi investor.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60% terhadap PDB. Itu artinya, rasio utang tersebut masih dalam kategori aman.
Jika memang bermasalah, maka lembaga pemeringkat tak akan menetapkan Indonesia dalam negara dengan jajaran investment grade atau layak investasi.
Sejak era Presiden Jokowi memang rasio utang terhadap PDB tak pernah melampaui 30% di setiap tahunnya.
Rasio Utang Terhadap PDB Sejak 1998 :
(dru)
http://bit.ly/2JtlOmN
May 20, 2019 at 05:56PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sri Mulyani Ratu Utang? Sebelum Memutuskan, Cek Dulu Faktanya"
Post a Comment