Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mendatangi suatu kawasan yang dikenal dengan nama Bukit Suharto. Kawasan tersebut terletak di provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di pesisir timur Kalimantan, antara Kota Balikpapan dan Samarinda.
 Kuning: Bukit Suharto, Sumber: KLHK |
Kalimantan memang sudah sering disebut-sebut sangat cocok dijadikan Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta yang kian padat nan sesak. Ketersediaan lahan yang melimpah serta potensi bencana yang minim menjadi dua alasan yang paling mendukung Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara.
Selain itu, Kalimantan juga terletak di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membuat akses dan mobilitas barang maupun orang menjadi lebih mudah dan efisien.
Namun bukan berarti rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan bebas dari kekurangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal potensi deforestasi yang akan meningkat kala Kalimantan dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.
Apalagi, berdasarkan Peta Kawasan Konservasi di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHk), kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu dari 28 Taman Hutan Raya yang ada di Indonesia. Luas Bukit Soeharto sendiri saat ini diperkirakan mencapai 60.000 hektare, yang mana cukup untuk membangun Ibu Kota baru.
Bila sebuah kota besar benar-benar akan dibangun di kawasan tersebut, maka potensi kerusakan hutan yang ditimbulkan sangat besar.
Berdasarkan laporan dari salah satu organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO), World Wide Fund (WWF) tahun 2017, hutan di Kalimantan masuk dalam salah satu paru-paru terbesar di dunia. Luasnya mencapai 40,8 juta hektare. Hutan seluas itu menjadi rumah bagi 6% dari flora dan fauna dunia. Ada pula satwa unik, seperti Orangutan yang bergantung pada hutan sebagai satu-satunya habitat hidup alaminya.
Sayangnya, akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, dan tambang, WWF memperkirakan Kalimantan akan kehilangan 75% hutan pada tahun 2020.
Itu pun belum memperhitungkan perpindahan Ibu Kota yang tampaknya benar-benar akan terealisasi. Bila pusat aktivitas pemerintahan dipindah, ke Kalimantan, sudah tentu penduduk akan juga banyak pindah.
Pembangunan pemukiman semakin marak, lahan yang dulunya adalah hutan bisa jadi akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Mau bagaimanapun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan akan meningkat, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan industri.
Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga jadi lebih mudah melakukan pengawasan karena lokasinya yang dekat.
Laporan masyarakat akan kerusakan hutan akibat perluasan kegiatan usaha seperti untuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit dapat lebih cepat didengar oleh pemerintah.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/dru)
http://bit.ly/2vFJ9J6
May 07, 2019 at 10:03PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib Hutan RI?"
Post a Comment