Sri Mulyani: RI Pernah Kalah Dengan Malaysia dan Singapura

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam akun Instagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi kisah bagaimana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP terbentuk.

Hal ini bermula ketika Sri Mulyani menyadari perkembangan negara Malaysia dan Singapura yang cukup pesat. Kedua negara tersebut pun bisa mengirimkan penduduknya untuk menuntut ilmu di luar negeri.

Hasilnya? Malaysia dan Singapura berkembang lebih pesat lagi, bahkan jauh lebih maju dari Indonesia.

Menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, Sri Mulyani bertekad agar suatu saat nanti, Indonesia juga bisa mengirimkan penduduknya untuk menuntut ilmu di luar negeri. Dengan demikian, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

"Dulu kita kalah dengan Malaysia dan Singapura dalam hal mengirim generasi muda untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri," demikian tulis Sri Mulyani yang diunggah di akun Instagramnya, Kamis (11/04/2019).

"Saat itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Menteri Keuangan Malaysia dan Singapura. Saya merasa; 'Kok mereka bisa lebih maju?', dan bisa mengirim banyak orang ke luar negeri? Saya kemudian berpikir dan berusaha keras agar dapat menyusul mereka."

Tekad Sri Mulyani tersebut akhirnya menjadi nyata, dengan terbentuknya LPDP. Namun perlu diketahui, proses pembentukan LPDP terbilang cukup panjang.

Berdasarkan informasi dari laman resmi LPDP, sejak tahun 2010 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk mengalokasikan dana fungsi pendidikan dalam APBN-P, sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2010.

Dalam UU tersebut tertulis, DPPN harus dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi, oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Kemudian di tahun 2011, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepakat, pengelolaan dana abadi pendidikan di bawah wewenang Kementerian Keuangan, dalam hal ini LPDP.

Karena peraturan mengharuskan dana abadi pendidikan dikelola oleh BLU, maka melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012, tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga saat ini, Sri Mulyani mengungkapkan LPDP telah memberi beasiswa pada lebih dari 20 ribu mahasiswa.

Seiring berjalannya waktu, concern pemerintah akan dunia pendidikan pun semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya anggaran pendidikan dalam APBN 2019.

Alokasi anggaran pendidikan di tahun ini mencapai 20% dari total APBN atau sebesar Rp 492,5 triliun. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, yang sebenarnya juga sudah cukup besar, yakni Rp 435 triliun.

"Itu salah satu titik awal lahirnya LPDP. 10 tahun berlalu, sampai saat ini kita telah memberikan beasiswa kepada 20.255 mahasiswa melalui LPDP. Sekarang lembaga ini menjadi kredibel dan profesional."

"Banyak duta besar negara maju mengajak LPDP untuk bekerja sama, mengirimkan mahasiswa Indonesia ke negaranya. Banyak universitas di dunia mengajak kerja sama LPDP."

"Semua capaian itu kita lakukan dengan bekerja keras, tidak pernah berpuas diri, dan selalu memelihara sedikit kegelisahan untuk senantiasa memperbaiki diri."

(dru)

Let's block ads! (Why?)