Pasar Modal Syariah: Indonesia Vs Malaysia, Siapa Menang?

Jakarta, CNBC Indonesia - Lahir dari rahim yang sama yakni krisis keuangan Asia 1997, pasar modal Indonesia dan Malaysia saling kejar-mengejar, kendati jaraknya menjauh bagi Indonesia yang agak tertinggal.

Apa benar Indonesia tertinggal?

Ketika krisis menerpa Asia pada 1997, hampir seluruh sendi perekonomian Indonesia porak-poranda. Krisis keuangan Asia atau di Indonesia dikenal dengan nama Krisis Moneter (krismon) itu, berawal di Thailand pada Juli 1997 yang akhirnya berdampak besar terhadap nilai tukar rupiah, bursa saham, dan harga aset lain di beberapa negara di Asia.

Gejolak krismon diawali dengan kejatuhan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sebelum krismon, dolar hanya sekitar Rp 2.000-2.500, tapi kemudian menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di Rp 16.650/uS$ pada Juni 1998.

Krismon menyebabkan banyak bank mulai ditimpa kerugian, apalagi bank-bank yang punya pinjaman dalam mata uang asing dan tidak sempat melakukan hedging alias lindung nilai atas pinjamannya.

Problem likuiditas membuat bank kehilangan kepercayaan sehingga terjadi rush ketika itu, masyarakat ramai-ramai menarik uang secara besar-besaran dari bank. Krismon memicu puluhan bank 'menyerah' dan membuat perekonomian saat itu hampir lumpuh total.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEII) dalam kajiannya mengungkapkan krismon tak pelak menjadi momentum bagi keuangan berbasis Islam (termasuk perbankan dan pasar modal) untuk tumbuh dan dilirik, bahkan oleh negara lain yang selama ini mengandalkan ekonomi kapitalis.

Pasalnya, ada perbedaan mencolok antara ekonomi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor ritel, sementara ekonomi konvensional jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan ini, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang di mana Indonesia menjadi yang terparah.

Hal ini terjadi lantaran pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, melainkan untuk kepentingan spekulasi mata uang.

"Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibatnya, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil," tulis kajian IAEII bertajuk "Akar Krisis Keuangan Global dan Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi".

Sistem keuangan syariah dinilai baik karena berbeda dengan sistem keuangan Barat yang berasaskan riba, maka krisis keuangan yang juga dihadapi negara-negara Barat memberikan kekuatan langsung dan tidak langsung kepada sistem keuangan berbasis syariah untuk unjuk gigi.

Mengambil momentum itu, pasar modal syariah Indonesia mulai mendapat tempat. Pada 3 Juli 1997, sejarah itu dimulai ketika perusahaan manajer investasi Grup Danareksa (Persero) yakni PT Danareksa Investment Management (DIM) merilis produk reksa dana syariah pertama di Indonesia, Reksa Dana Syariah.

Setelah responsnya bagus, 3 tahun berikutnya atau 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis indeks acuan saham syariah pertama yakni Jakarta Islamic Index, hasil kerja sama dengan DIM. Ini adalah indeks saham syariah pertama di BEI yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Saat itu periode kepemimpinan BEI masih dijabat oleh Mas Achmad Daniri (periode 1999-2002). Setahun berikutnya atau tepatnya 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merilis fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal syariah yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Sejak itu, pasar modal Indonesia mulai bergairah.

Sama dengan Indonesia, di Malaysia pasar modal syariah juga berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar modal konvensional. Dalam kajian berjudul "The Evolution of Capital Market in Malaysia" dari Lincoln University (Selandia Baru), menyajikan kesimpulan bahwa pasar modal Malaysia unik karena berjalan paralel dengan pasar modal konvensional.

Foto: Perbandingan porsi saham di Bursa Malaysia

Kajian itu mengungkapkan, ada dua alasan mengapa pasar modal syariah negeri jiran ini tumbuh yakni momen krisis keuangan Asia 1997, dan masalah likuiditas yang muncul karena ketersediaan kelebihan dana di industri keuangan Islam.

Pemerintah Malaysia dinilai sangat baik dalam memanfaatkan adanya krisis keuangan Asia itu dengan fokus pada pengembangan pasar modal syariah. Caranya: inovasi produk, menyediakan fasilitas infrastruktur penunjang (sistem perdagangan), insentif kebijakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan peraturan keuangan syariah lebih mendalam.

Foto: Perbandingan porsi saham di BEI

Satu pencapaian lain, setahun sebelum krismon, yakni 1996, Malaysia mampu menciptakan pasar modal Islam yang terorganisir dan efisien ketika membentuk Islamic Capital Market Departement (ICMD) atau Departemen Pasar Modal Islam dan Shariah Advisory Council (SAC) atau Dewan Penasihat Syariah.

Setelah itu 2 tahun kemudian di bulan April, indeks saham acuan yakni Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) di rilis di Bursa Malaysia.

"Peran Dewan Penasihat Syariah, dengan bantuan ICMD, memberi nasihat kepada Securities Commission atau Komisi Sekuritas [otoritas pasar modal Malaysia] tentang semua hal yang berkaitan dengan pengembangan komprehensif pasar modal syariah dan berfungsi sebagai pusat referensi untuk semua masalah pasar modal syariah," tulis kajian Lincoln tersebut.

Kini, Malaysia menjelma menjadi negara dengan pasar modal syariah sangat berkembang, dari sisi kualitas dan kuantitas. Apalagi juga ditunjang dengan pasar sukuk yang juga besar.

Foto: Jumlah Emiten di Pasar Modal Global

Mengacu data BEI, jika porsi saham syariah di pasar modal Indonesia baru mencapai 65% dari total jumlah emiten, maka di Malaysia sana porsi saham syariah sudah mencapai 76% dari seluruh saham.

Per 12 April 2019, ada 629 emiten di BEI, bandingkan dengan jumlah emiten di Malaysia yakni 911 emiten di tahun lalu, berdasarkan data Ceicdata.

Hingga akhir Desember 2018, pangsa pasar (market share) investor saham syariah baru 5,2% dari total investor saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sepanjang 2018, jumlah investor pasar modal syariah di Tanah Air tumbuh 92% menjadi 44.536 investor dari capaian tahun sebelumnya hanya 23.207 investor. Data tersebut diperoleh dari jumlah investor yang menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS) dalam bertransaksi.

"Tahun lalu pertumbuhannya 92%, jadi tahun ini tidak mungkin targetnya di bawah itu. Kami targetkan pertambahan jumlah investor bisa sampai 100% dari tahun lalu. Kalau target Otoritas Jasa Keuangan [OJK] kan 10% dari total jumlah investor," kata Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh, (18/3).

Preferensi meningkat
Meski masih tertinggal dari Malaysia, kabar baiknya yakni kesadaran menjadikan pasar modal syariah sebagai prioritas pilihan atau preferensi di Indonesia meningkat.

"Tingkat preferensi investor syariah makin lama makin bertumbuh, mereka ingin mendapat kepastian dan keyakinan dalam melakukan aktivitas di pasar modal syariah betul-betul terjamin pemenuhan prinsip syariahnya," kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi, kepada CNBC Indonesia, awal April lalu.

Foto: Pertumbuhan investor syariah di BEI

Kondisi tersebut menurut dia menjadi salah satu pijakan yang dilakukan Bursa bersama dengan OJK untuk terus mengembangkan infrastruktur dan produk syariah guna memastikan ketersediaan suplai dan penunjangnya.

BEI sudah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 19 tahun silam, dan kemudian merilis Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 12 Mei 2011, atau 8 tahun lalu. Ini adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI, konstituennya adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK.

Foto: Kapitalisasi Pasar Syariah di Bursa Malaysia

Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI, sebagaimana dalam JII yang berisikan 30 saham syariah paling likuid. Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES (sama seperti JII).

Per 12 April 2019, ada 406 emiten syariah di BEI setelah terakhir masuk PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME), dari sebelumnya hanya 400 emiten syariah di awal Januari 2019.

Foto: Kapitalisasi Pasar Syariah di BEI

Selain dua indeks ini, OJK dan BEI juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah investor, dengan menjamin suplai produk yang dapat dipilih oleh investor. Sejauh ini sudah ada enam jenis produk investasi syariah yakni saham syariah, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) syariah, Efek Beragun Aset (EBA) Syariah dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah.

Sayangnya, meski prefalensi naik, BEI menilai kesadaran investor dalam memilih instrumen syariah ini masih cukup rendah. Ini berdampak pada rendahnya penerbitan instrumen-instrumen syariah tersebut karena ditakutkan kurang laku di pasar.

Misalnya untuk reksa dana, hingga akhir Januari 2019, cuma ada 223 reksa dana syariah dari total jumlah reksa dana yang beredar sebanyak 2.099 produk. Artinya hanya 10% pilihan untuk instrumen ini.

Tak hanya itu, untuk jenis reksa dana yang dapat diperdagangkan di bursa alias ETF, dari total 24 ETF saat ini, hanya dua yang merupakan ETF syariah.

"Kami akan tunjukkan bahwa tingkat kebutuhan investor yang memang punya preferensi untuk memilih instrumen syariah, tidak hanya saham, sukuk dan reksa dana tapi juga ke instrumen baru yang ada pengaturannya," kata Hasan.

Langkah lain yang juga dilakukan bursa adalah dengan mendorong perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) untuk menyediakan platform perdagangan khusus syariah atau SOTS. Hingga April ini, baru ada 13 sekuritas AB yang menyediakan SOTS sejak dimulai pada 2011.

Tahun ini, Bursa berharap akan ada 20 penyedia jasa ini. SOTS juga didukung dengan adanya rekening dana nasabah (RDN) yang disokong oleh bank-bank yang menjalankan prinsip syariah. KSEI juga telah mempersiapkan sub-rekening khusus untuk efek syariah. Artinya, rekening-rekening nasabah telah dipisahkan antara yang syariah dan non-syariah.

Langkah lain yang masih harus dilakukan adalah edukasi dan publikasi guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. data BEI mencatat, sebaran jumlah investor saham syariah saat ini masih terbesar di Pulau Jawa 60%, sisanya Sumatera 19%, dan Kalimantan 7%.

Seorang investor, sebut saja FR, mengungkapkan kepada CNBC Indonesia bahwa mencari informasi mengenai pasar modal syariah dan produk-produknya masih terbatas. Berbeda dengan informasi tentang pasar modal konvensional yang tersebar lebih banyak dan mudah didapatkan.

"Karena butuh usaha yang lebih keras untuk mencari informasi. Sementara kalau reksa dana atau saham biasa yang lebih digembar-gemborkan, jadi orang pasti lebih tertariknya ke sana," kata dia.

Tentu, semua pekerjaan rumah ini tak hanya milik BEI dan OJK, pemangku kepentingan atau stakeholders termasuk perusahaan sekuritas, aset manajemen, analis, pemerintah, DSN-MUI, dan investor pun turut punya andil dalam mendorong pasar modal syariah.

Tujuannya bukan tak hanya sekadar melewati Malaysia, karena peringkat itu terlalu sederhana. Lebih substansial adalah, Indonesia punya potensi lebih besar dari Malaysia, tinggal bagaimana seluruh stakeholders memainkan peran dan saling sinergi, sehingga benar-benar menghasilkan pasar modal yang bertumbuh, berkelanjutan, dan memberi manfaat atas ekonomi umat.

Simak bagaimana kinerja ISSI, indeks acuan saham syariah di BEI.
[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2V4vgmQ

April 29, 2019 at 04:41PM

Bagikan Berita Ini