Demi Tuna, Ini Cerita Susi Tolak Beri Izin Kapal Jepang

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim dalam 5 tahun terakhir berhasil meningkatkan potensi lestari sumber daya ikan dari 6,4 juta ton di 2014 menjadi 12,54 juta ton di 2017.

Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud menjelaskan, peningkatan ini berkat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mewajibkan perikanan tangkap haruslah menggunakan kapal lokal dan dilakukan oleh nelayan Indonesia.

"Sebagai contoh, potensi udang merguensis [banana shrimp] itu 50 ribu ton di laut Arafuru dan bisa dipanen dua kali. Dulu ini ditangkap kapal asing pakai trawl [pukat harimau], sekarang sudah tidak ada," ujar Machmud dalam Agrina Agribusiness Outlook 2019, Kamis (11/4/2019).

Dia menjelaskan, kini nelayan asli Papua bisa menikmati udang tersebut, dengan tangkapan per orang bisa mencapai 100 kg, seharga Rp 50 ribu/kg. Artinya, omzet mereka dalam sekali menangkap udang dapat mencapai Rp 5 juta.

Demi Tuna, Ini Cerita Susi Tolak Beri Izin Kapal Jepang

Foto: Lelang tuna pertama di awal tahuin 2019 di pasar ikan Toyosu, Jepang. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Selain itu, Machmud juga bercerita tentang bagaimana Menteri Susi menolak permintaan pemerintah Jepang agar 12 kapal tangkap mereka yang ditahan otoritas KKP karena menggunakan trawl bisa diizinkan kembali beroperasi sebagai kapal pengolahan.

"Mereka minta trade-off dalam negosiasi review perjanjian dagang IJEPA [Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement] kemarin. Sebagai imbalannya, Jepang bersedia me-nol-kan bea masuk ekspor tuna dari Indonesia yang saat ini 5%. Bu Menteri menolak hal ini," jelas Machmud.

Machmud menegaskan, Menteri Susi menolak hal tersebut karena tidak berkorelasi langsung dengan permintaan terkait pembebasan tarif dalam rangka perluasan akses pasar (market access) produk perikanan RI di Negeri Sakura.

KKP khawatir, pemberian izin kembali kapal-kapal tersebut akan digunakan sebagai modus untuk pengalihmuatan (transhipment) muatan ikan ke kapal asing di tengah laut.

"Kan itu nggak ada hubungannya. Akses pasar itu [negosiasinya] tarif dengan tarif, apple to apple. Saat tarif dihubungkan dengan yang lain, Bu Menteri nggak mau," jelasnya.

(dru)

Let's block ads! (Why?)