Dengan begitu, Jokowi, sekali lagi, akan memimpin Indonesia. Bukan hanya sebagai kepala negara, Jokowi juga akan memainkan peran sebagai kepala pemerintahan.
Artinya segala kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan berada di tangan Jokowi. Tentu saja melalui pembantu-pembantunya.
Salah satu permasalahan besar yang perlu secepatnya diantisipasi adalah transaksi berjalan (current account) Indonesia. Sebab transaksi berjalan sangat mempengaruhi stabilitas dan ketahanan sistem keuangan di Indonesia.
Transaksi berjalan sendiri merupakan cerminan aliran dana yang keluar masuk Indonesia. Bila yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk, praktis akan mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Sayangnya, sudah sejak tahun 2011 CAD selalu menghinggapi Indonesia. Bahkan pada tahun 2018, CAD tercatat sebesar US$ 31,05 miliar, atau merupakan yang paling dalam sejak tahun 2014.
Hampir semua pos dalam transaksi berjalan tahun 2018 mengalami defisit. Paling dalam terjadi pada pos pendapatan primer, yaitu sebesar US$ 30,4 miliar. Pendapatan primer adalah aliran dana yang terkait dengan pembayaran deviden atas investasi.
Menariknya, penyelamat transaksi berjalan tahun 2018 adalah pos pendapatan sekunder. Pos tersebut mampu membukukan surplus hingga US$ 6,89 miliar, yang mana naik dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 4,5 miliar.
Perlu dipahami bahwa pendapatan sekunder merupakan aliran dana yang terkait dengan tenaga kerja. Ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, dan juga sebaliknya. Saat surplus terjadi, artinya ada lebih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membawa devisa ke Tanah Air ketimbang yang dibawa lari oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).
Ini sebenarnya merupakan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang seabrek, Indonesia punya banyak tenaga kerja yang bisa ikut berperan menyumbang devisa negara.
Namun sayangnya, sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan data dari Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hingga November 2018, 38% dari total PMI hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) juga masing-masing sebesar 31% dan 30%. Sementara yang sarjana dan pascasarjana sama-sama tidak sampai 1%.
Artinya lebih dari separuh PMI, atau 69% PMI memiliki tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah.
Maka tak heran apabila hampir sepertiga (28,8%) dari total PMI yang mencari nafkah di luar negeri bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Sementara 19,1% lainnya merupakan tenaga perawat (caregiver).
Bahkan sepuluh besar bidang pekerjaan PMI merupakan pekerjaan kasar. Sebenarnya tidak ada yang salah. Bukan berarti pekerjaan tersebut tidak terhormat.
Hanya saja, andai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan yang mumpuni lebih digenjot, profil PMI bisa ditingkatkan. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan devisa lebih besar jadi sangat mungkin untuk diambil oleh PMI. Pekerjaan-pekerjaan tersebut notabene memerlukan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi.
Bila itu bisa dilakukan, devisa dari pos pendapatan sekunder bisa terdongkrak dan memberi fondasi pada transaksi berjalan. Semoga saja pemerintah yang baru menaruh perhatian yang lebih serius pada pengembangan SDM.
TIM RISET CNBC INDONESIA
Saksikan Video Cadev Akhir 2019 Diprediksi Akan Lebih Tinggi
(taa)
http://bit.ly/2EmAdgi
May 21, 2019 at 11:47PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pak Jokowi, Ini Kunci untuk Genjot Devisa Negara!"
Post a Comment