Curahan Hati Pengusaha: Rombak Tim Ekonomi Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Jika Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat sebagai Presiden di periode kedua, dunia usaha menilai dibutuhkan perombakan tim Menteri Ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan meski ada pertumbuhan selama pemerintahan Jokowi, namun sangat terbatas.

Menurutnya pembangunan infrastruktur berjalan kencang, namun tidak dibarengi dengan pertumbuhan industri manufaktur dan ekspor.

"Menurut kalangan usaha pemerintah Jokowi harus mengganti tim ekonominya, karena ekonomi tidak berjalan. Ada peningkatan tapi tidak signifikan, berbeda dengan infrastruktur," kata Johnny kepada CNBC Indonesia, Minggu (19/05/2019).

Industri manufaktur pun, meski tetap tumbuh namun trennya hanya single digit. Padahal, sebelumnya menurut dia, industri bisa tumbuh di atas 10% atau double digit.

Namun pengusaha pun mengapresiasi berbagai kebijakan Jokowi untuk meningkatkan kinerja perekonomian seperti deregulasi, de-birokrasi hingga masifnya pembangunan infrastruktur. Masih ada hal-hal yang menjadi ganjalan dunia usaha seperti ketidakpastian hukum dan perpajakan.

Salah satu imbas dari ketidakpastian tersebut menurutnya adalah daya beli masyarakat yang tidak stabil. Yang pasti menurunnya daya beli masyarakat juga menjadi kendala bagi dunia usaha

"Ada yang bilang ketidakpastian membuat daya beli berkurang, tapi ada yg mengatakan daya beli masih cukup bagus. Memang harus liat dari sudut pandang mana," katanya.

Dia juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk menekan inflasi, meski harus ditempuh dengan impor. Langkah ini seringkali menimbulkan pertanyaan namun harus diambil untuk menghindari lonjakan inflasi. Meski dia menyayangkan besaran impor ini tidak dibarengi ekspor untuk menekan neraca perdagangan.

"Banyak yang tidak tahu itu, tahunya di dalam negeri ada. Tapi kan itu kebijakan yang harus diambil untuk menekan gejolak," kata Johnny.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardhana tidak memiliki pandangan khusus terkait penggantian menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi. Namun perlu ada perbaikan penting pada transparansi dan ketaatan pada peraturan proses pembuatan kebijakan atau regulasi.

Kabinet kerja dan yang akan datang menurutnya harus mematuhi pada UU 12 th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan turunannya.

"Saat ini para pengusaha masih mengeluhkan munculnya kebijakan-kebijakan yang abai pada peraturan itu," kata Danang.

(dru)

Let's block ads! (Why?)