Basuki Sebut Investasi China Harus Diawasi Ketat, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar BUMN mewaspadai investasi dari China. Sebab, KPK menilai investasi dari China kerap tak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan good corporate governance (GCG).

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam seminar peran satuan pengawasan intern di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertema "Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya" di Gedung Merah PUtih KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ditemui di kantornya, Jumat (10/5/2019), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pandangan terkait kerja sama dengan investor asal China. Ia memberikan contoh Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) maupun Manado-Bitung.

"Itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ," kata Basuki.

Menurut dia, pengawasan terhadap investor asal China lebih ketat ketimbang Jepang. Jepang lebih disiplin dan komitmen dengan kesepakatan yang sudah diraih.

"Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," ujar Basuki.

"Coba ini MRT (mass rapid transit), pelaksananya sama. Wika (PT Wijaya Karya Tbk) juga, HK (PT Hutama Karya) juga hasilnya berbeda karena pengawasan dari Jepang," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)