Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa teknologi asal China,
Huawei Technologies kembali menyatakan Huawei sebagai perusahaan swasta yang tidak dikendalikan pemerintah China. Manajemen juga memastikan akan menolak menyerahkan data dan informasi kepada pemerintah.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden Huawei Technologies untuk Eropa Barat Tim Watkins dalam wawancara dengan BBC radio, yang dikutip dari Reuters, Selasa (14/5/2019)
Tim Watkins membantah tudingan AS bahwa teknologi jaringan telekomunikasi 5G yang dibangun tidak bisa digunakan untuk memata-matai negara lain.
"Tidak ada kewajiban dari pihak Huawei untuk bekerja sama dengan pemerintah seperti yang dituduhkan Amerika (Serikat)," ujar Tim Watkins
"Tidak ada mandat hukum (dari intelijen nasional China) yang harus kami penuhi dengan menyerahkan data pelanggan pada intelijen."
Watkins menambahkan bahwa kode yang digunakan dalam produk mereka aman dan terjamin.
Simak video tentang penangkapan CFO Huawei atas permintaan AS di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)
Let's block ads! (Why?)
http://bit.ly/2JmpYNo
May 15, 2019 at 02:57AM
Bagikan Berita Ini
Related Posts :
Perang Dagang Makin Sengit, China: Dampaknya Masih Terkendali
Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan dagang dengan Amerika Serikat (AS) telah berdampak pada ekon… Read More...
Apple Hingga Samsung, Ini 10 Perusahaan Paling Cuan di Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan-perusahaan teknologi dan bank kembali membuktikan diri sebagai… Read More...
Ramalan Menko Darmin: Perang Dagang AS-China Belum akan Usai
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerinta… Read More...
Satu-Satunya dari ASEAN, Grab Masuk Top 10 Startup Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia - Grab merupakan satu-satunya perusahaan asal Asia Tenggara dari 10 be… Read More...
Diskon 99% dan Umroh Gratis, Ini Promo Ramadan e-Commerce RIJakarta, CNBC Indonesia- Memaksimalkan momen berbagi selama Ramadan, beberapa toko online atau e-Com… Read More...
0 Response to "Bantah AS, Huawei Sebut tak Dimiliki Pemerintah China"
Post a Comment