Jelang Pencoblosan, Apindo dan Serikat Pekerja Dukung Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April 2019, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

Kali ini, Apindo mendeklarasikan dukungannya bersama beberapa serikat pekerja, yaitu Konferederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Mereka kompak menilai Jokowi mampu membawa industri dalam negeri lebih baik dalam waktu 4,5 tahun terakhir, meski belum sempurna. Pertumbuhan ekonomi 5,17% pada 2018 di tengah perlambatan ekonomi global, menjadi salah satu capaian yang disoroti mereka.

Hal lain adalah bagaimana pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang tertinggal serta fokus pada pengembangan keterampilan pekerja.

"Dalam kondisi tekanan kita masih bisa tumbuh 5,17% pada 2018. Pertumbuhan ini memang sebetulnya masih punya potensi naik lebih tinggi lagi, tapi tentunya proses yang tidak mudah harus dilewati pemerintah, karena juga mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, Kamis (11/4/2019).

Hal sama disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja, tepatnya dari bagaimana pemerintah dinilai mampu melindungi industri dalam negeri di tengah perdagangan bebas negara-negara ASEAN atau MEA. Serikat pekerja juga menilai Jokowi bisa mengantisipasi perkembangan zaman, terutama kemajuan teknologi, utamanya yang berkaitan pada revolusi industri 4.0

Namun, ada beberapa catatan yang diharap dapat dilakukan misal terkait PP 78 tentang Pengupahan yang memang telah dijanjikan akan direvisi, bila mantan Gubernur Jakarta tersebut kembali terpilih. Jokowi menjanjikan hal itu kepada massa buruh di Kabupaten Bandung, Selasa (9/4/2019).

"PP78 tujuannya baik namun hanya perlu evaluasi ke depan di mana persoalan ini belum seutuhnya menyelesaikan persoalan pengupahan yang kami sadari tak mudah untuk diselesaikan karena tarik ulur dua belah pihak. Di satu sisi PP 78 ingin memberi kepastian supaya tak terjadi lonjakan upah minimum, di sisi lain tentu buruh masih menandalkan kesejateraan dari upah minimum," jelas Sekjen KSPSI, Benny Rusli. (wed/wed)

Let's block ads! (Why?)