Kengototan Prabowo Jadi Presiden dan Protes Keras Pakar Asing

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (15/6/2019). Semua pihak yang terdiri dari pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi), termohon (Komisi Pemilihan Umum), dan pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin) hadir dalam sidang tersebut.

Pemohon lantas menyampaikan gugatan via Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 tersebut.

Kengototan Prabowo Jadi Presiden & Protes Keras Pakar Asing

Foto: BPN Tuntut MK Menjaga Konstitusionalitas Pemilu Jurdil Luber (CNBC Indonesia TV

Beberapa di antaranya yakni suara yang tidak sah, terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dugaan penyamaran dana kampanye, hingga status Ma'ruf Amin di bank syariah.

Berlandaskan hal tersebut, Tim Hukum Prabowo-Sandi pun menyampaikan 15 petitum kepada MK untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Salah satu isi petitum tersebut, yakni tetap meminta Prabowo menjadi Presiden.

"Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif," ujar Bambang yang membacakan 15 petitum Tim Hukum Prabowo-Sandi.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024," sebutnya.

Pakar asing ramai-ramai protes Prabowo

Bukan hanya soal persidangan saja. Hal menarik juga terjadi berkaitan dengan sidang tersebut, yakni protes yang disampaikan pakar-pakar lintas bidang asal Australia terhadap Tim Hukum Prabowo-Sandi. Ini lantaran kutipan yang disampaikan dalam permohonan gugatan ke MK tak sesuai.

Pakar hukum dari University of Melbourne Tim Lindsey mengatakan artikelnya yang dikutip Tim Hukum Prabowo-Sandi membahas kesulitan politik yang dihadapi oleh capres petahana Jokowi dua tahun lalu.

Tidak hanya Lindsey, pakar politik dari Australia National University Tom Power mengatakan konteks artikel yang dikutip Tim Hukum Prabowo-Sandi tidaklah tepat alias keliru.

"Sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur," kata Power kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/6/2019).

Saksikan video cuplikan sidang MK tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

(prm)

Let's block ads! (Why?)