Anies Vs Ahok Makin Panas Gegara Pulau Reklamasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang kata-kata antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ihwal penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi pantai utara Jakarta makin memanas.

Kali ini, Anies mempertanyakan angka kontribusi tambahan 15% yang dibebankan kepada pengembang reklamasi untuk pembangunan Jakarta. Angka tersebut memang pernah disinggung Ahok kepada Anies.

"Coba ditanyai kenapa kok 15 [persen]? Kenapa kok enggak 17%? Kenapa enggak 22%? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," kata Anies kepada wartawan.

Ahok memang pernah melontarkan sindiran kepada Anies ihwal kebijakan Anies mengeluarkan IMB di pulau reklamasi. Padahal, Anies telah mencabut semua izin reklamasi dan menghentikan segala proyek reklamasi.

Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.

Ahok menilai tindakan Anies yang mengeluarkan IMB di lahan reklamasi mirip dengan cara DPRD DKI 2014-2019 dalam pembahasan Raperda Reklamasi pada masa kepemimpinannya di DKI Jakarta pada 2016.

Saat itu, para anggota DPRD DKI menolak kontribusi tambahan 15% yang dibebankan kepada pengembang reklamasi untuk pembangunan Jakarta. Pihak pengembang keberatan dengan kontribusi sampai 15%, dan "menawarnya" hanya 5%.

Pembahasan kontribusi tambahan dalam proses pembuatan Raperda Reklamasi memunculkan kasus suap yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok.

Anies mengaku sama sekali tak mengetahui dasar apa yang digunakan pendahulunya menetapkan kontribusi tambahan 15% yang dibebankan kepada pengembang. Apalagi, kontribusi tambahan tersebut tak ada dalam perjanjian kerja sama (PKS).

"Kan ada PKS. Perjanjian kerja sama. Kenapa enggak dibereskan dalam PKS? Pertanyaan saya pada yang kemarin [Ahok], menurut saya harus dijelaskan, kenapa 15%? Kenapa tidak 17%? Kenapa tidak 22%? Kan itu harus jelas," jelasnya.

Pada awal pekan ini, Anies sempat melontarkan pernyataan bahwa pendahulunya merupakan sosok yang 'cerdik' karena mengeluarkan aturan terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

"Menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," kata Anies.

Kekesalan Anies merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D, dan E yang diteken oleh Ahok tepat 3 tahun lalu.

Setelah Pergub dikeluarkan, Anies yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan PKS antara Pemprov DKI dengan pengembang pulau reklamasi. Namun, posisi pemerintah dalam PKS tersebut bukan sebagai regulator.

"Bayangkan, khusus untuk kasus reklamasi, Pemda DKI itu punya posisi yang berbeda sekali. Dalam semua urusan di Jakarta Pemprov itu sebagai regulator ya, dalam urusan reklamasi Pemprov itu jadi apa? Jadi pihak, coba?" ujar Anies.