Prabowo Sebut Ekonomi 5% Ndasmu, Luhut: Kok Kasar Begitu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik klaim Joko Widodo (Jokowi) mengenai suksesnya perekonomian RI. Prabowo bahkan terang-terangan mempertanyakan pertumbuhan ekonomi selama masa pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

"Ekonomi Indonesia baik, pertumbuhan 5%. 5% ndasmu! Harga terkendali, kemiskinan menurun, menurun dari kakek ke cucu! Kita banyak bangun infrastruktur, bagi kartu. Rakyat butuhnya pekerjaan, bukan kartu," kata Prabowo dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (8/4/2019).

Merespon ucapan Prabowo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Dia menegaskan bahwa kondisi ekonomi RI nyatanya memang baik-baik saja.

"Kalau dibilang 5% baik, bukan kita saja yang bilang. Semua dunia bilang baik, kalau dibilang ndasmu, aneh juga. Kok kasar begitu. Nggak sesederhana itu ngatur pemerintahan," kata Luhut dalam sebuah bincang pagi bersama awak media di kantornya, Senin (8/4/2019).

Luhut juga menjelaskan, dalam mengontrol harga sejumlah komoditas, pemerintah selalu mencari titik tengah. Dia menegaskan, harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa jadi akan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

"Menurunkan harga, misalnya beras, dampaknya kan kepada petani jadi mesti dicari keseimbangannya," ujarnya.

Terkait hal ini, Pemerintah juga menyiapkan berbagai aspek penunjang, termasuk untuk menekan biaya logistik. Salah satunya yakni melalui pembangunan infrastruktur.

"Nggak bisa satu saja, makanya ada Infrastruktur, makanya ada dana desa supaya cost production turun, supaya harga bisa sesuaikan. Sama dengan yang lain," paparnya.

"Jadi tidak seperti sesederhana apa yang dibilang ada seorang ekonom, saya bisa turunkan, kapan sukses story dia. Saya kan sama-sama menteri sama dia, sebutkan, berapa lama jadi menteri, berapa lama dia menko," lanjutnya.

Pernyataan itu menyindir Ekonom senior, Rizal Ramli yang juga kerap berkomentar pedas mengenai kebijakan pemerintah. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh kabar-kabar hoax.

"Kita bernegara, sekarang mau Pilpres, mau pilih nomor 1, 2, 3, 5 kek 10 kek, itu hak konstitusi anda. Tapi jangan sampai ada berita berita bohong," pungkasnya.

(dru)

Let's block ads! (Why?)