Laporan Keuangan Dipertanyakan, Ini Respons Manajemen Garuda

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) angkat bicara soal tudingan ada kejanggalan dalam laporan keuangan 2018. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal mengatakan keputusan perusahaan untuk memasukkan pendapatan dari Mahata sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut Rizal, manajemen percaya diri karena sudah diaudit secara independen.

"Laporan PSAK dimungkinkan untuk 2018 walau belum ada pendapatan yang diterima. Ini juga sudah audit independen dengan opini wajar tanpa pengecualian," ucap Fuad.

Ia mengatakan keberatan tersebut terjadi karena perbedaan pendapat antara salah satu komisaris dengan manajemen saja. Namun, mayoritas komisaris diklaim menyetujui laporan keuangan 2018.

Diketahui, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar US$ 809.846 sepanjang 2018. Realisasi berbanding terbalik dengan raihan 2017 yang merugi sebesar US$216.582.416.

Sebelumnya, dua komisaris perseroan itu, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menolak membubuhkan tanda tangan dalam laporan tersebut.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61%. Laporan itu sendiri mencatatkan laba bersih senilai US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000).

Polemik penolakan laporan bermula dengan beredarnya sejumlah dokumen internal Garuda Indonesia di kalangan awak media. Garuda Indonesia sendiri menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) secara tertutup di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Dokumen yang beredar di kalangan media juta dibagikan kepada peserta RUPST.

Pangkal persoalannya yang memicu polemik adalah adanya pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia.

Manajemen Garuda Indonesia mengklaim pendapatan dari Mahata sebesar US$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Transaksi itu dinilai tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akutansi keuangan (PSAK) nomor 23.

Terlebih, hingga akhir 2018 belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata Aero Teknologi. Karenanya, catatan itu masih dalam bentuk piutang, namun Garuda Indonesia sudah mengakuinya sebagai pendapatan.

Padahal, tanpa nominal kerja sama tersebut, perusahaan masih jauh dari kata untung, karena sebenarnya masih merugi US$ 244.958.308.

"Adapun dengan mengakui pendapatan dari perjanjian Mahata maka perusahaan membukukan laba sebesar US$5.018.308," tulis Chairal dan Dony dalam surat yang ditujukan kepada manajemen Garuda Indonesia.

Merespons keberatan dua komisaris itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, angkat bicara. Menurutnya laporan ini sudah melalui proses audit.

"Kan ini perusahaan Tbk. Sama dengan teman-teman semua tahu. Kalau non-Tbk kita bisa masuk lebih dalam, kalau Tbk sebelum pengesahan, kan kita tahunya setelah selesai," urainya di lokasi RUPST. (hps/hps)

Let's block ads! (Why?)