10 Isu Penting Ekonomi Ini Harus Dibahas di Debat Capres

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan 10 isu terkait peroalan ekonomi yang perlu dibahas dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, pada hari Sabtu (13/4/2019) mendatang.

Pasalnya, 10 isu ini dianggap dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depannya.

Hal ini disampaikan Ekonom Senior INDEF, M. Nawir Messi, dalam diskusi; 'Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial', Kamis (11/4/2019).

Nawir menilai, saat ini kondisi global sedang penuh ketidakpastian, sehingga optimisme yang selama ini selalu digaungkan banyak pihak, dinilai terlalu berlebihan. Meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan ke-10 isu inilah, yang seharusnya menjadi fokus para pemangku kebijakan.

"IMF mengoreksi pertumbuhannya, dua atau tiga lembaga internasional juga mengoreksi hal yang sama. Kita tidak bisa terlalu optimis."

Lantas, apa saja yaa isu yang disarankan INDEF untuk dibahas oleh kedua pasangan capres dan cawapres dalam debat mendatang?

1. Urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi

Selama ini Nawir menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Bahkan realisasi laju pertumbuhan ekonomi saat ini jauh jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dalam era Orde Baru.

Jika Indonesia tidak mampu mengakselerasi pertumbuhannya dan hanya terjebak di kisaran 5%, Indonesia akan kesulitan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, sehingga menjadi negara maju hanyalah mimpi.

"Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini sebesar 5,27% yoy. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi selama era reformasi ini, belum mampu menyamai capaian era Orde Baru."

2. Daya beli tidak tergugah, saat inflasi cenderung rendah

Nawir menjelaskan, kondisi ini terjadi karena melandainya inflasi seiring dengan pertumbuhan konsumsi yang juga mengalami stagnansi.

"Tren inflasi rendah yang terjadi saat ini, 2,48% yoy pada Maret 2019, tidak mampu menstimulasi kegiatan ekonomi terutama konsumsi. Padahal seharusnya inflasi yang rendah dapat mencerminkan terjangkaunya suku bunga pinjaman untuk melakukan aktivitas ekonomi."

3. Kalah saing mengungkit daya saing

Terkait isu ketiga, Nawir mengungkapkan, survei terhadap perusahaan di Jepang menunjukkan penurunan popularitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung. Dalam tiga tahun terakhir ini, peringkat Indonesia terus turun, selain itu jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Di sisi lain, Vietnam justru menunjukkan peningkatan performanya dalam menarik foreign direct investment atau FDI.

"Membaiknya peringkat EoDB atau Ease of Doing Business belum mampu mendorong peningkatan investasi asing. Realisasi investasi asing di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan pada 2018 jika dibanding 2017."

4. Siapapun presidennya impor pasti dan akan tetap berjalan

Nawir menekankan impor merupakan suatu hal yang pasti, dan menghentikannya menjadi upaya yang utopis atau tidak mungkin.

Hal ini disebabkan dua faktor; pertama, semakin rendahnya output di sektor pertanian dan peternakan, sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat. Kedua, sektor industri banyak yang masih mengandalkan bahan baku impor.

5. Deindustrialisasi adalah hal yang lumrah namun di Indonesia terjadi lebih cepat dari negara ASEAN lainnya

Menurut Nawir deindustrialisasi merupakan hal yang wajar, namun di Indonesia terjadi terlalu cepat.

Setidaknya ada tiga hal yang mengakibatkan menurunnya proporsi industri manufaktur; pertama, turunnya penerimaan perpajakan, padahal manufaktur menjadi sektor tertinggi, mencapai 30% dalam menyumbang pajak. Kedua, daya serap tenaga kerja oleh sektor manufaktur makin berkurang. Ketiga, secara agregat pertumbuhan PDB tidak dapat terdongkrak naik dengan cepat, karena kontribusi maupun pertumbuhan manufaktur turun, dan kalaupun tumbuh, pertumbuhannya semakin lamban.

Deindustrialisasi diperparah melalui perubahan pola investasi asing, yang cenderung berada di sektor tersier dibanding sekunder.

"Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7%, yang mana negara sebaya (peers) di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia, tidak lebih dari 4%," papar dia.

6. Logistik sekarat perdagangan tidak terangkat

Terkait isu keenam ini, Nawir menilai, frekuensi perdagangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara sebaya (peers) ASEAN.

"Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54%, sementara negara ASEAN seperti Malaysia memiliki 135,9% dan Thailand sebesar 121,66%."

7. Revolusi industri 4.0 tidak lebih dari sekedar euforia dan gimmick politik

Terkait isu ketujuh, Nawir mengungkapkan alasannya mengapa ia menyebut revolusi industri 4.0 hanya euforia dan gimmick politik. Pertama, karena tidak adanya perencanaan yang mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas, dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri 4.0 seperti, internet of things atau IoT.

Kedua, tidak ada perencanaan untuk melakukan mitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasian otomatisasi di sektor ini.

8. Rendahnya kinerja perpajakan dan peningkatan risiko utang

Nawir mengatakan, "Tax Ratio Indonesia mengalami tren penurunan selama periode 2012-2017, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 11,5%. Namun, pencapaian tax ratio tersebut masih jauh dari target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2%."

Rendahnya tax ratio disebabkan kecilnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pajak. Indikator ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak, serta terjadinya aktivitas shadow ekonomi, yang menyebabkan kebocoran pajak.

9. Problematika dana desa

Menurutnya, alokasi Dana Desa memang terus meningkat, dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 70 triliun pada tahun 2019. Begitupun proporsi Dana Desa terhadap transfer ke daerah yang terus naik, dari 3,45% pada tahun 2015 menjadi 8,47% pada tahun 2019.

Namun kenaikan Dana Desa tidak berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial di pedesaan. Buktinya, terjadi tren kenaikan ketimpangan di desa dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,324 pada Maret 2018, meskipun mulai turun lagi per bulan September 2018 menjadi 0,319.

"Janji menaikkan Dana Desa jangan sampai menjadi alat politik, karena faktanya masih banyak persoalan pemanfaatan Dana Desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa. Buktinya, ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa pada tahun 2018 dengan total kerugian negara sebesar Rp 37,2 miliar."

10. Inkonsistensi kebijakan subsidi energi

Terkait isu terakhir, Nawir mengatakan, pembengkakan subsidi energi terjadi karena faktor kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi rupiah. Agar subsidi energi tidak terus melonjak, pemerintah perlu membenahi target penerima subsidi, sehingga lebih tepat sasaran, seperti banyaknya penerima subsidi gas 3 kg dan pelanggan listrik golongan 900VA yang sebenarnya mampu.

"Inkonsistensi kebijakan realokasi belanja konsumtif (subsidi energi) menjadi belanja produktif (infrastruktur). Pada Tahun 2015, subsidi energi dipangkas hingga 65,16% (dari Rp 342 triliun tahun 2014 menjadi Rp 119 triliun tahun 2015). Penurunan subsidi energi terus berlanjut pada tahun 2016 (10,33%) dan tahun 2017 (-8,61%). Namun, pada tahun 2018 subsidi energi kembali melonjak hingga 57 persen, dan tahun 2019 (4,23%)," tandasnya.

(dru)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UQ38mG

April 12, 2019 at 01:36AM

Bagikan Berita Ini