Menteri Syahrul Mau Musnahkan Mafia Pangan, Mungkinkah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan membereskan masalah mafia pangan di Indonesia dalam periode kepemimpinannya di Kementerian Pertanian. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini meyakinkan hal tersebut akan dijalankannya."Mana itu mafia, tunjukkan kepada saya. Saya biasa tempur di lapangan, kok," kata Syahril dalam pidato di acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pertanian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Syahrul menyampaikan hal tersebut merespon pernyataan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman yang menyinggung mafia pangan selama periode ia menjabat.
Awalnya, Amran menyoroti masalah data luas baku sawah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Amran ada kekeliruan pada data tersebut.

Sebagai contoh, di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia mengklaim, luas baku sawah di sana mencapai 9.700 hektare. Namun, citra satelit Kerangka Sampel Area (KSA) yang dipakai oleh BPS menyatakan nol.

"Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian (Kementan), satu data mafia. Aku katakan apa adanya. Kalau data ini dipersempit, tidak mendapatkan pupuk, produksi turun, impor yang masuk," kata Amran.

Syahrul kemudian meminta jajaran Kementerian Pertanian untuk segera memperbaiki data pangan meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam 100 hari ke depan.

Istilah mafia pangan bukan kali ini diungkap. Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) sebelumnya pernah mencurigai keterlibatan 'kartel' dalam distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019. Anggaran BPNT cukup besar mencapai Rp 20 Triliun.

Mantan Kabareskrim Polri ini menduga oknum di lapangan memanipulasi kualitas beras Bulog. Beras medium dimasukkan ke dalam kemasan bermerek premium. Dari situ, menurut Buwas, oknum bisa menikmati keuntungan Rp9 miliar setiap bulan dari margin harga beras premium yang mereka palsukan.

Secara terpisah, BPS mengatakan ketidakakuratan data produksi padi di Indonesia diduga memang sudah terjadi sejak lama. Studi BPS bersama Japan Internasional Coorporation Agency (JIPA) pada 1998 mengisyaratkan over estimasi luas panen sekitar 17,07%.

"Tetapi BPS tidak tinggal diam dan saling menyalahkan. Demi #MencatatIndonesia, BPS terus berupaya untuk memperbaiki metode perhitungan produksi padi," tulis BPS melalui akun Instagram, Sabtu (26/10/2019).

BPS juga akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), didukung Kementerian ATR/BPN, BIG, LAPAN, untuk berupaya memperbaiki metodologi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)