Mau Dibawa Kemana Tol Laut Jokowi Jilid II?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel distribusi barang melalui Tol Laut justru dikuasai oleh pihak swasta nasional tertentu. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, monopoli terjadi karena hukum pasar.

"Kan ini menjadi hukum pasar. Kalau ada potensi ekonomi maka suatu pihak akan menguasai," ungkapnya ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Karena itu, dia akan menata kembali sistem distribusi barang melalui Tol Laut. Terutama di kawasan Maluku yang jadi sorotan kepala negara.
"Kami akan tata kembali. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai itu," tegasnya.

Dia lantas berbicara, potensi monopoli selalu ada dalam setiap industri. Terlebih, di daerah yang dilalui jalur Tol Laut, masih terdapat disparitas serta kemampuan ekonomi yang berbeda antar pelaku usaha.

"(Monopoli) ini bisa berjalan karena satu, mereka ekonomic of scale-nya mencapai, sehingga dia kuasai. Akhirnya orang terpaksa ikut dia," jelas mantan bos Angkasa Pura II itu.

"Atau sebaliknya, orang itu barangnya sedikit sehingga menitipkan barangnya kepada pihak lain, dikumpulkan jadi satu," lanjut Budi Karya.

Sejalan dengan itu, untuk menekan biaya logistik dia akan menambah intensitas perjalanan Tol Laut. Hal ini untuk mengakomodir kebutuhan di sejumlah rute yang cukup padat.

"Kami akan efektifkan lagi rute-rute itu dengan suatu tambahan, jadi kalau tadinya sebulan sekali kami bikin sebulan dua kali. Kami akan intensif ke rute yang ada," jelasnya.

Budi Karya mengaku tak mampu bekerja sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan tol laut.

"Saya juga minta Pemda juga memberikan support kepada ini, enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," ujarnya.

Budi Karya lantas menjelaskan awal mula kejengkelan Jokowi. Dia bilang, semua ini berawal dari adanya laporan kepala daerah secara langsung ke Jokowi.

"Kemarin Bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa dapatkan harga tol laut dan harga barang seperti yang seperti dulu lagi," imbuhnya.

Penguasaan yang mengarah pada monopoli ini terjadi terutama di wilayah Maluku. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang sudah mensinyalir adanya penguasaan barang secara berlebihan.

Secara rinci, dia akan kembali melaporkan hasil identifikasi lebih lengkap kepada Jokowi. Termasuk sederet solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami akan klarifikasi. Kita pikir dukungan presiden kepada tol laut luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, kami akan cari bentuk-bentuk yang lebih intens, yang baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)