Saat Sri Mulyani Bicara PNS dan Jeratan Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir, Indonesia dianggap sebagai negara yang korupsinya sistemik dan sangat terstruktur. Bahkan ada anggapan bahwa tidak korupsi maka tidak bisa hidup.

Oleh karenanya, ia pun menyusun strategi untuk memulai gerakan anti korupsi khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, gaji PNS pada masa itu sangat kecil sehingga rawan godaan korupsi.

"Menjadi pejabat dan ASN yang jujur itu adalah mungkin. Tapi kalau dulu nggak mungkin, karena gajinya nggak memungkinkan untuk hidup. Satu alasan untuk korupsi yaitu bahwa mereka nggak mungkin hidup jujur karena memang gajinya habis hanya untuk seminggu atau 10 hari," ujar Sri Mulyani di Gedung KPK, Senin (9/12/2019).
Dia menjelaskan, salah satu strategi pencegahan pada saat itu adalah meningkatkan tunjangan di setiap institusi pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Strategi ini di awali di Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

"Untuk bisa mencapai itu harus ada keuangan negara yang sehat. Maka kita membuat fokus di Kemenkeu di reformasi duluan," kata dia.

Reformasi ini diawali pada tahun 2005 dengan fokus di lingkungan Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal bea dan Cukai. Kedua lembaga ini memiliki peranan penting dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk bisa memberikan tunjangan kepada K/L.

"Fokusnya adalah untuk area Kemenkeu yang generate penerimaan, makanya Bea Cukai dan Pajak, dua instansi yang jadi fokus. Meskipun kami tak mungkin lakukan hanya dua instansi itu, tapi akhir nya kita reformasi secara keseluruhan," jelasnya.

Selain itu, ia menyebutkan Kemenkeu juga bekerja sama dengan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Mahkamah Agung untuk penanganan Korupsi.

[Gambas:Video CNBC]

Let's block ads! (Why?)